Dalam Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara, peran serta publik dapat disalurkan melalui forum musyawarah masyarakat, bukan Konsil Perwakilan Masyarakat. Perubahan format kelembagaan diklaim karena masukan berbagai pihak. Polhuk AdadiKompas iqbalbasyari
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas mengenai pertanahan di Ibu Kota Negara Nusantara, Kamis , di Istana Merdeka, Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS — Partisipasi masyarakat dalam persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara difasilitasi melalui forum musyawarah masyarakat. Keanggotaan forum sebaiknya diatur untuk memastikan partisipasi dan efektivitas dari kelompok masyarakat di IKN yang terlibat.
Partisipasi masyarakat di Ibu Kota Negara Nusantara diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Aset Negara di Jakarta akan Dipakai untuk IKN, Pengamat: Istana Negara Jadi Panggung Dangdut? - Pikiran-Rakyat.comRocky Gerung menyoroti soal wacana rencana pemerintah memanfaatkan aset DKI Jakarta untuk IKN di Kalimantan Timur.
Read more »
Presiden Jokowi terbitkan empat Perpres IKN, mengapa disebut 'tidak etis'? - BBC News IndonesiaPemerintah Indonesia didesak tidak langsung menerapkan perpres-perpres itu sebelum ada putusan MK soal uji materi UU IKN agar tidak mengundang masalah yang merugikan masyarakat adat di lokasi ibu kota baru, menurut pakar hukum dan pembela hak masyarakat adat.
Read more »
Kepadatan Arus Balik Mulai Reda, Erick Pesan Jangan Kendor Beri LayananTapi tentu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, BUMN, semua, tetap memastikan kami akan memberikan pelayanan semaksimal mungkin.
Read more »
Mensetneg Terbitkan Aturan Pembentukan Tim Transisi IKNLewat beleid tersebut, pemerintah membentuk tim yang dipimpin Bambang Susantono dan diwakili Dhony Rahajoe. Keduanya juga menjabat sebagai Kepala IKN dan Wakil Kepala IKN.
Read more »
Jokowi Teken Aturan Pendanaan IKN, dari APBN hingga ObligasiUntuk skema pendanaan di luar APBN, pemerintah membuka keran melalui kontribusi swasta, pembiayaan kreatif, dan juga pajak atau pungutan Khusus IKN.
Read more »
Sebanyak 703 Penumpang Tiba di Tanjung Priok Hingga H+3 Lebaran |Republika OnlineHari ini, tak ada aktivitas penumpang kapal naik dan turun di pelabuhan Tanjung Priok
Read more »