'Memberikan sanksi tegas kepada anggota yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, dengan menindak dua tingkat atasan langsung,' jelasnya.
JawaPos.com – Korlantas Polri terus memaksimalkan penerapan sistem Electronic Traffic Low Enforcement atau tilang elektronik. Polri juga berencana memperbanyak titik pemasangan ETLE.
Penerapan ETLE, juga dimaksudkan untuk menghindari sentuhan langsung antara petugas dengan pelanggar lalu lintas. Sehingga praktik nakal seperti suap atau istilahnya ‘damai di tempat’ bisa dihindari. “Memberikan sanksi tegas kepada anggota yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, dengan menindak dua tingkat atasan langsung,” jelasnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kronologi Polisi Curi Motor Polisi di Markas Polisi Lampung Tengah, Baru Tujuh Bulan BertugasBripda RS, anggota satuan Sabhara Polres Lampung Tengah kedapatan mencuri sepeda motor milik rekannya sesama polisi di Mapolres Lampung Tengah.
Read more »
Polri: 34 Polda dan 119 Polres Sudah Terapkan ETLEPolri terus melakukan transformasi penegakan hukum, di bidang lalu lintas dengan penerapan sistem Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE)
Read more »
Polisi Gadungan di Turki Dibekuk karena Ingin Culik Bayi Korban Gempa | merdeka.comPegawai rumah sakit menyadari kartu identitas polisi itu palsu dan langsung menghubungi polisi betulan.
Read more »
Pengelola Gunung Halimun Akui Pertambangan Ilegal Sudah Ada Sejak LamaPlt Kepala Seksi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Wilayah Lebak, Pitra Panderi, membenarkan masih ada pertambangan ilegal di wilayahnya.
Read more »
Polisi yang Rusak Mobil di Kendal Sudah Diperiksa Propam, Masalah Pribadi Diduga Jadi PemicuVideo polisi rusak mobil di Kendal viral di media sosial. Buntut kejadian itu, Briptu ASW sudah diperiksa Propam.
Read more »
Sudah Ada PPPK, 10 Ribu Lebih Honorer di Pemkab Lotim Terancam DirumahkanBadan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur mencatat besarnya potensi tenaga honorer daerah yang harus dirumahkan. Hal tersebut mengacu pada pemenuhan kebutuhan pegawai Pemkab Lotim yang akan tercukupi dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Read more »