Stranas PK menduga pengisian data dilakukan secara asal-asalan.
Pahala menilai, persoalan ini timbul lantaran masih minimnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, dia menyebut, tak jarang para pengusaha mencatut nama orang lain untuk menyamarkan asetnya.Pahala melanjutkan, pihaknya menawarkan program yang dibuat oleh Stranas PK untuk mencegah permasalah tersebut. Dia menjelaskan, dalam konsep yang disiapkan, setiap perusahaan wajib mencatat nama-nama pengendalinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
Kewajiban itu, sambung dia, sebenarnya juga sudah sering ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Namun, masih saja banyak pengusaha yang mengabaikan kewajiban itu. Padahal, kata dia, ada sanksi yang menanti.menyebut nama sudah ada juga sanksinya dibekukan," tegas Pahala.
Oleh karena itu, Pahala menambahkan, Stranas PK ingin mendorong agar setiap perusahaan dapat mencatat. Dia mengatakan, untuk mendukung program ini, pihaknya berkoordinasi dengan Tim Percepatan Reformasi Hukum. Kelompok yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD itu diyakini bisa membantu mendorong adanya aturan hukum yang mengikat agar perusahaan melaporkan nama-nama pemiliknya ke negara. Menurut dia, perlu ketegasan untuk mencegah pemalsuan data.
"Tolong dipercepat perubahan Perpres itu, supaya memverifikasi BO itu ada prosedurnya, memberi sanksi selain administrasi juga ada," tutur Pahala.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Terima ISO, Penyaluran dan Data Penerima Bansos Lebih Terjamin - Jawa PosDengan Raihan ISO ini maka data masyarakat miskin dapat dijaga keamanan, kerahasiaan, dan tidak disalahgunakan.
Read more »
Cegah Korupsi, Stranas PK dan Tim Percepatan Reformasi Hukum Dorong Pendanaan Parpol Dinaikkan - Jawa Pos"Kalau kalian secara keuangan independen, partai politik juga kita harapkan akan independen," kata Bambang di Gedung ACLC KPK.
Read more »
Tim Reformasi Hukum Besutan Menko Polhukam “Booster” Tambahan Stranas PK dalam Pencegahan KorupsiStrategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendapat tambahan “booster” untuk melaksanakan aksi-aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024.
Read more »
Pakar di Unpad Sebut AI Jadi Tantangan dalam Hukum Perlindungan Data PribadiPakar di Unpad menyebut perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memberikan tantangan tersendiri terhadap hukum perlindungan data pribadi.
Read more »
Fajar/Rian Jadikan Kritik sebagai Penyemangat, Sebut-sebut CR7Bagaimana cara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang masih menjadi ganda putra nomor satu dunia, menghadapi kritikan? Cristiano Ronaldo pun ikut disebut.
Read more »
NEC Jalin Kemitraan dengan AmiyaMenjaga keamanan data adalah sebuah keharusan untuk menghadapi penipuan dan pencurian data.
Read more »