Penetapan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pegawai negeri sipil untuk 2024.
“Penerapan standar biaya masukan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada PMK mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga,” tulis Pasal 4 Beleid tersebut yang dikutip Bisnis, Jumat .
Untuk pejabat eselon I, pengadaan untuk kendaraan listrik ditetapkan dengan besaran Rp966,80 juta, sementara untuk pejabat eselon II ditetapkan sebesar Rp746,11 juta.Sementara itu, kendaraan listrik yang diperuntukkan operasional kantor ditetapkan sebesar Rp430,08 juta. Sri Mulyani juga menetapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan listrik roda dua sebesar Rp28 juta.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pengamat Ekonomi Sebut Kritik Anies Baswedan Soal Subsidi Mobil Listrik Cukup Berdasar |Republika OnlineBhima mengingatkan anggaran subsidi jangan sampai menambah defisit anggaran.
Read more »
Gubernur Sulsel Bertemu Menteri-menteri Singapura, Bahas Potensi Kerja Sama Ekspor-ImporGubernur Sulsel menerima kunjungan menteri dari Singapura untuk membahas potensi kerja sama, mulai dari pertanian, pariwisata, hingga perikanan.
Read more »
Menteri Jokowi Daftar Caleg, Kinerja Pemerintah Bisa Kacau!Beberapa menteri dan wakil menteri mencalonkan sebagai legislatif pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.
Read more »
KPK Telusuri Perusahaan Rafael Alun setelah Penetapan Kasus Pencucian UangKPK bakal usut kepemilikan saham perusahaan Rafael Alun Trisambodo, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang.
Read more »
KY Tunggu Pengumuman Resmi KPK soal Penetapan Tersangka Sekretaris MAKomisi Yudisial (KY) menunggu pengumuman resmi KPK terkait penetapan tersangka Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan dalam kasus dugaan suap di MA. - Halaman 1
Read more »
Penjelasan Kepala BKN soal Penentuan TMT PPPK Guru & Penetapan NIP, Honorer Jangan Gagal PahamPenjelasan Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana soal penentuan TMT PPPK guru & penetapan NIP PPPK. Honorer jangan gagal paham
Read more »