Saat ini keuangan Islam telah berkembang sangat cepat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat total penerbitan global sukuk maupun sukuk hijau total sebesar Rp 1.728,71 triliun. Adapun data ini dihimpun dari 2008 hingga Mei 2021.
"Total penerbitan mencapai Rp 1.728,71 triliun. Indonesia pun dinobatkan sebagai negara pertama dalam daftar penerbit sukuk di dunia, diikuti oleh Saudi Arabia dan Dubai," tulis Sri Mulyani pada akun Facebooknya seperti dikutip Jumat . "Praktik keuangan Islam telah menarik perhatian beragam sektor karena keuangan Islam menggunakan konsep berbagi risiko, menempatkan keuangan pada sektor riil, dan memfasilitasi pendistribusian kembali kesejahteraan dan peluang," ucapnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Targetkan Konsumsi 2022 Capai 5,3 PersenMenkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan berupaya mendorong konsumsi rumah tangga pada tahun depan hingga berada di sekitar 5,1- 5,3 persen tahun depan.
Read more »
Sri Mulyani Respons Pidato Jokowi Soal Belanja InfrastrukturMenteri Keuangan Sri Mulyani merespons pidato Presiden Jokowi terkait belanja infrastruktur pemerintah pusat dan daerah yang tak jelas dan tak sinkron.
Read more »
Sri Mulyani Bidik Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh 5,3 Persen di 2022Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan berupaya mendorong konsumsi rumah tangga pada tahun depan hingga berada di sekitar 5,1- 5,3 persen TempoBisnis
Read more »
Stafsus Sri Mulyani Bilang Kenaikan PPN 'Kelas Atas' Berlaku 1 atau 2 Tahun Lagi - Tribunnews.comSelama ini barang-barang yang dibutuhkan itu mungkin dikenai pajak 10 persen, sehingga nanti bisa dikurangi jadi 7 persen atau 5 persen
Read more »
Sri Mulyani Ungkap Sibuk Cari Utang Luar Negeri untuk Menutup Defisit APBN saat Rapat dengan DPR - Warta KotaMenteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kerja kerasnya mencari utang atau pinjaman dari luar negeri untuk menutup pembiayaan APBN di DPR.
Read more »