Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan menyampaikan fakta kondisi APBN dengan beban subsidi BBM kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Butuh tambahan Rp 195 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyampaikan hitung-hitungan kondisi APBN dengan beban subsidi bahan bakar minyak kepada Presiden Joko Widodo . Ia mengatakan, Jokowi selalu mewanti-wanti untuk menjaga APBN dan menghitungnya secara cermat.
Sri Mulyani menjelaskan subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun sangatlah besar. Bahkan ada kemungkinan jumlahnya bertambah jadi Rp 195,6 triliun. Perhitungannya berdasarkan tren harga minyak dan jumlah konsumsi yang dilakukan masyarakat.Jika dana Rp 195 triliun tidak disediakan tahun ini maka itu akan ditagih pada APBN 2023.
"Jadi kalau ada tagihan dari 2022 nanti, ya berarti lebih dari separuh dibayar 2022. Kita bayangkan tahun 2023 menjadi tidak mencukupi. Nanti menimbulkan persoalan lagi, inilah situasi dari APBN kita," ungkapnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Masih Bimbang soal Kenaikan Harga BBM Subsidi: Hitung-hitungannya Nggak MudahMenko Perekonomian Airlangga Hartarto masih berdiskusi dengan Menkeu Sri Mulyani.
Read more »
86 Persen Penikmat BBM Subsidi Adalah Orang Kaya, Sri Mulyani Ungkap Ini Biang Keladinya'Jadi yang orang miskin tadi, dari ratusan triliun subsidi BBM itu, dia hanya menikmati sangat kecil,' ungkap Menkeu Sri Mulyani. TempoBisnis
Read more »
Nasib Bank Syariah di Tengah Isu Kenaikan Harga BBM yang Merembet ke InflasiSinyal kuat kenaikan harga BBM sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Read more »
Sri Mulyani Ingatkan Subsidi Energi Bisa Menyalip Anggaran PendidikanSri Mulyani Ingatkan Subsidi Energi Bisa Menyalip Anggaran Pendidikan: Adapun saat ini anggaran subsidi energi telah mencapai Rp 502,4 triliun.
Read more »
Uang Pensiun PNS Bebani Keuangan Negara, Sri Mulyani: Perlu DirombakKementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja pemerintah untuk pembayaran manfaat pensiun dan jaminan sosial pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun lalu mencapai Rp 139,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyinggung soal risiko dari skema pensiunan PNS saat ini yang membebani keuangan negara dalam jangka panjang dan memerlukan perombakan.
Read more »