Karyawan yang memiliki penghasilan Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta dalam setahun dikenakan pemotongan pajak 5%.
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, 1 Des 2022 Pemerintah secara resmi akan memberlakukan aturan baru pajak penghasilan karyawan atau PPh Pasal 21. Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan .
Ketentuan teknis mengenai pajak penghasilan diatur secara rinci lewat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. Lewat aturan baru tersebut, kini pekerja dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun termasuk ke dalam kategori penghasilan tidak kena pajak . Sebelum adanya UU HPP, masyarakat kategori ini dikenakan pajak 5%.Adapun saat ini, mereka yang memiliki penghasilan Rp 5 juta per bulan atau Rp 60 juta dalam setahun dikenakan pemotongan pajak 5%.
Dalam beleid PP Nomor 55 Tahun 2022 diterangkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. "Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun," tulis Pasal II tentang Objek Pajak Penghasilan dalam PP 55/2022, dikutip Selasa .Dengan demikian, berikut simulasi perhitungan pemotongan pajak 5% terhadap masyarakat dengan gaji Rp 5 juta per bulan yakni:Adapun besaran PTKP sebesar Rp 54 juta per tahun.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Terapkan Aturan Gaji Rp 5 Juta Kena Pajak 5 Persen, Cek SimulasinyaSemula, masyarakat yang tidak terkena pajak penghasilan atau PTKP adalah karyawan dengan gaji sebesar Rp 4,5 juta per bulannya.
Read more »
Sri Mulyani Beri Simulasi Gaji Rp 5 Juta Kena Potong Pajak 5 PersenMenkeu Sri Mulyani memberikan simulasi perhitungan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 terbaru.
Read more »
Firasat Sri Mulyani usai Liburan di Bali: Ekonomi Kuartal IV/2022 PositifSri Mulyani meyakini bahwa tren positif pertumbuhan ekonomi akan berlanjut pada kuartal IV/2022.
Read more »
Stafsus Sri Mulyani Jelaskan Alasan Penggantian NIK Sebagai NPWP Perlu ValidasiStafsus Menkeu Yustinus Prastowo membeberkan alasan wajib pajak perlu melakukan proses validasi NIK sebagai pengganti NPWP.
Read more »
Apa Harapan Sri Mulyani di Tahun 2023Apa harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani buat ekonomi RI di 2023?
Read more »
2023, Sri Mulyani Dorong Peran Investor Muda di Pasar ModalSri Mulyani: 2023 Saatnya Investor Muda Kuasai Pasar Modal RI
Read more »