KPK memeriksa 2 petinggi Alfamidi dalam kasus suap Wali Kota Ambon. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur PT Midi Utama Indonesia, perusahaan yang menaungi toko retaili Alfamidi, Suantopo PO, dalam kasus suap Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Suantopo diperiksa penyidik KPK pada Jumat, 26 Agustus 2022.Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan penyidik menanyakan soal rekomendasi dan persetujuan untuk dilakukannya pembangunan cabang retail Alfamidi di Kota Ambon.
Penyidik juga mencecar Lilik soal rekomendasi dan persetujuan pembangunan toko serba ada itu di Kota Ambon.KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menjadi tersangka kasus suap pembangunan ritel di Ambon pada Juli lali. Dia ditetapkan menjadi penerima suap bersama bersama staf tata usaha pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa. Sementara sebagai pemberi suap ialah Amri selaku karyawan Alfamidi Kota Ambon.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kasus Bansos Juliari Batubara, KPK Setor Uang Rampasan Rp16,2 MiliarKPK menyetor uang rampasan senilai Rp16,2 miliar dari mantan Menteri Sosial (mensos) Juliari P Batubara ke kas negara.
Read more »
DPR Belum Terima Surat Presiden Soal Pengganti Lili PintauliSurat presiden atau surpres terkait pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar belum diterima DPR.
Read more »
Ingin Periksa Surya Darmadi, KPK Kirim Surat ke KejagungKPK telah mengirimkan surat permohonan kepada Kejagung untuk memeriksa bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng.
Read more »
KPK setor Rp16,2 miliar dari perkara Juliari Batubara ke kas negaraKPK menyetor uang rampasan senilai Rp16,2 miliar ke kas negara terkait perkara korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) dengan terpidana mantan menteri ...
Read more »
KPK Usul Permendikbud Atur Larangan Penerimaan Gratifikasi di KampusKPK Usul Permendikbud Atur Larangan Penerimaan Gratifikasi di Kampus. KPK mengusulkan aturan pencegahan penerimaan gratifikasi di lingkungan kampus termuat dalam rancangan Peraturan Menteri Dikbudristek tentang Penerimaan Mahasiswa Baru PMB.
Read more »