Soal Putusan MA Tentang Vaksin Halal, Jokowi Mania: Jika Pemerintah Abai Berarti Ada Mafia Vaksin
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Jokowi Mania , Immanuel Ebenezer menyambut baik putusan Mahkamah Agung atas dikabulkannya uji materiil atas Pasal 2 Peraturan Presiden No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 khususnya Vaksin Halal bagi umat Islam.
“Saya rasa pemerintah harus mengikuti keputusan Mahkamah Agung , dan negara juga harus hadir dalam penyediaan vaksin halal itu sendiri karena ini berkaitan keselamatan warga bangsa. Jadi negara harus benar-benar hadir jangan main-main,” ujarnya, Sabtu . Menurutnya, dari dugaan tersebut, negara cenderung tutup mata jika ada persoalan yang berkaitan dengan rakyat. “Kalau berkaitan dengan persoalan rakyat kecenderungan negara ini kan pura-pura tutup mata. Tapi kalau persoalan cuan minta ampun. Ini udah termasuk kejahatan,” ungkapnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Minta Pemerintah Segera Berikan Vaksin Covid-19 Halal ke MasyarakatSaleh menilai penanganan pandemi Covid-19 saat ini sudah tidak lagi dalam kategori darurat.
Read more »
Alasan Kedaruratan Tak Lagi Berlaku, Pemerintah Didesak Sediakan Vaksin Booster HalalPemerintah Indonesia didesak segera menyediakan vaksin bersertifikat halal, menyusul putusan MA yang mewajibkan pemerintah sediakan vaksin booster halal.
Read more »
Mantan Ketua MK Minta Pemerintah Pastikan Vaksin Covid-19 HalalHamdan Zoelva meminta Pemerintah untuk memastikan vaksin dosis lanjutan (booster) yang diberikan kepada masyarakat berstatus halal.
Read more »
Partai Ummat Minta DPR Kawal Putusan MA soal Vaksin HalalJuru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya meminta DPR untuk mengawal putusan MA terkait vaksin halal Covid-19.
Read more »
Kemenkes Masih Pelajari Putusan MA soal Penyediaan Vaksin Halal | merdeka.comYKMI mengingatkan pemerintah tak melawan putusan MA. Sekretaris Eksekutif YKMI, Fat Haryanto menegaskan, setelah dikabulkannya uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, maka pemerintah tidak boleh memberi vaksin non halal kepada masyarakat muslim.
Read more »