Aprindo meminta pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan dari UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan aturan itu perlu diterbitkan lantaran sebagian besar barang kebutuhan pokok tidak mendapat fasilitas pengecualian pungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 11%.
“Minyak goreng kita masih bayar PPN kenaikan 1%, kalau minyak goreng itu kena PPN 11% karena tidak masuk daftar 11 barang kebutuhan pokok,” kata Roy melalui sambungan telepon, Minggu .Konsekuensinya, Roy mengatakan pedagang di ritel modern hingga pasar tradisional belakangan menaikkan harga jual sebagian besar bahan pokok yang tidak mendapat fasilitas pengecualian pungutan PPN 11%.
“Kami minta juklak atau juknisnya supaya misalnya dalam PMK itu termasuk bahan pokok yang tidak termasuk daftar dapat dikecualikan atau tidak dikenakan PPN 11%,” kata dia. Momentum Ramadan dan Idulfitri tahun ini menjadi harapan bagi industri dan sektor usaha dari hulu hingga hilir untuk mendorong peningkatan penjualan melalui belanja dan konsumsi masyarakat seperti pada kuartal II/2021 ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07% secara bulanan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Aprindo Minta Aturan Turunan UU HPP Segera Terbit | Ekonomi - Bisnis.comAprindo meminta pemerintah untuk segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis (juklak atau juknis) dari UU HPP
Read more »
Dampak Buruk UU Minerba dan UU Cipta Kerja Kian TerasaPaket undang-undang yang disahkan pada 2020, yaitu UU Mineral dan Pertambangan serta UU Cipta Kerja, berdampak baik bagi investasi, tetapi sangat merugikan masyarakat. Kondisi itu setidaknya terbukti dari hasil riset yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Riset mengambil kasus...
Read more »
Kenaikan Harga Pupuk Membayangi, Petani Tebu Minta HPP DinaikkanAsosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia meminta pemerintah menaikkan harga patokan petani (HPP) gula kristal putih yang belum dievaluasi sejak enam tahun lalu. Padahal, ongkos produksi gula sudah lebih tinggi dari HPP. Ekonomi AdadiKompas palingadit
Read more »
Politisi PKN Dukung 5 Jaksa Ajukan Judicial Review UU Kejaksaan ke MKSebanyak lima orang jaksa senior mengajukan judicial review UU Kejaksaan ke MK. Kelimanya yakni F Suyuti, F Eyert Loway, Martini, R Ariyanny, dan TR Silalahi. Sebanyak...
Read more »
Survei Indikator: 59,5 Persen Warga Dukung Jokowi Revisi UU ITEDalam survei tersebut juga menanyakan dukungan dengan rencana pemerintah merevisi UU ITE, pengesahan RUU TPKS, juga RUU Perampasan Aset.
Read more »
Empat Lembaga HAM Jadi Pelaksana Pemantauan UU TPKS |Republika OnlineAda empat lembaga HAM jadi pelaksana pemantauan UU TPKS, termasuk Komnas Perempuan.
Read more »