Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menunda tahapan pemilu adalah keputusan hukum tanpa nalar hukum.
– Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum Komisi Pemilihan Umum untuk menunda tahapan Pemilihan Umum 2024 adalah keputusan hukum tanpa nalar hukum.Menurut Bayu, keputusan tersebut merupakan keputusan hukum, namun isinya adalah keputusan politik.
“Paling tinggi adalah konstitusi, sehinggga harusnya ketika akan memutuskan sebuah perkara, dilihat dulu, ‘Ini secara konstitusi saya tabrak atau tidak?’,” lanjut Bayu. Kedua, lanjut Bayu, jika mengunakan nalar hukum, sebelum memutus suatu perkara, setiap hakim akan melihat dulu, apakah perkara itu merupakan kewenangannya.
“Hukum yang ada di depan dulu, artinya tidak boleh atas nama keadilan, hukumnya ditinggal,” imbuhnya. “Ketika kemudian bukan kewenangannya, harusnya kemudian pada utusan sela 20 Januari, kalau kita lihat ini kan ramainya 2 Maret 2023, sesungguhnya sudah ada putusan sela 20 Januari 2023, dan hakim menabrak itu serta menyatakan berwenang untuk menangani perkara tersebut. Ini tentu bukan lagi nalar hukum.”
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rapat Rancangan PKPU Soal Pencalonan Wakil Rakyat, KPU: Bukti Tiada Penundaan Tahapan PemiluKomisioner KPU Mochammad Afifuddin mengatakan saat ini KPU sedang menyiapkan materi banding atas putusan terkait dan tidak lama lagi hal itu akan disampaikan ke Pengadilan Tinggi Jakarta.
Read more »
Mahfud MD Yakin Ada Pihak Tertentu yang Bermain di Balik Putusan Penundaan Tahapan PemiluMahfud MD secara pribadi meyakini ada pihak yang bermain untuk penundaan Pemilihan Umum (2024), namun ia enggan menyebut nama atau kelompok tertentu.
Read more »
Ingat, Penundaan Pemilu Merupakan Tindakan MakarLili Romli mengingatkan bahwa penundaan tahapan Pemilu 2024 merupakan tindakan makar, begini alasannya.
Read more »
Status Meningkat Jadi Berkonflik dengan Hukum, Kuasa Hukum 'AG': Akan KooperatifPeningkatan status status 'AG' berdasarkan sejumlah bukti yang ditemukan Penyidik.
Read more »
Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus Berpotensi Langgar Konstitusi |Republika OnlinePengamat hukum tata negara sebut putusan penundaan pemilu potensi langgar konstitusi.
Read more »
Soal Putusan Tunda Tahapan Pemilu 2024, Mahfud MD: Saya Akan Ajak Lawan Habis-habisanMahfud MD mengajak untuk melawan habis-habisan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk menunda tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Read more »