Jika nanti hasil uji klinis Ivermectin keluar, dan BPOM memberikan izin edar ebagai obat Covid-19, semua pihak harus diberi hak sama memproduksinya.
"Mengingat Ivermectin adalah obat keras dan persetujuan EAP bukan merupakan persetujuan izin edar, maka ditekankan kepada industri farmasi yang memproduksi obat tersebut, dan pihak manapun untuk tidak mempromosikan obat tersebut, baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat," demikian imbauan BPOM dalam pernyataan resminya seperti yang dilansir dari pom.go.id.dari Fraksi PDI Perjuangan, mendukung langkah BPOM tersebut.
Dia menambahkan kita harus memberi peluang yang sama kepada perusahaan farmasi swasta nasional dan BUMN untuk memproduksi obat yang dibutuhkan negara. "Soal obat-obatan kita dorong kepada pemerintah untuk jenis obat tertentu seperti obat antivirus, bisa diproduksi di Indonesia sehingga tidak terlalu tergantung pada obat impor dari luar negeri. Itu menjadi salah satu solusinya," kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah ini.
Industri farmasi dalam negeri, baik BUMN maupun swasta harus dipercepat dalam perizinan, tidak dihambat sehingga dapat meningkatkan produktifitas untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dalam negeri. Menurutnya pemerintah harus memberikan dukungan kepada semua pihak termasuk swasta untuk memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat tapi dengan catatan harus lewat SOP, dan tentu di bawah pengawasan BPOM karena ini menyangkut nyawa manusia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi VI DPR: Soal Restrukturisasi, Pertamina On The TrackPengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menolak gugatan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) serta beberapa Serikat Pekerja Pertamina terkait restrukturisasi tersebut.
Read more »
Soal Harga Tes PCR, Anies Minta Semua Pihak Taati Kebijakan NasionalAnies Baswedan meminta semua pihak yang menyediakan jasa tes PCR di Jakarta untuk menaati keputusan nasional yang telah menurunkan harga tes PCR.
Read more »
Ada Pelanggaran HAM Soal TWK, Yudi Minta Pegawai KPK Tak Lolos Segera DiangkatHasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan ada 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK).
Read more »
Garuda Berdamai dengan Rolls Royce Soal Gugatan Pembatalan PerjanjianGaruda Indonesia menyampaikan bahwa Perseroan telah melakukan perdamaian dengan Rolls Royce pada 12 Agustus 2021 terkait gugatan pembatalan perjanjian. PT Garuda...
Read more »
Gubernur dan Wagub Sumbar Jelaskan Soal Mobil Dinas Baru |Republika OnlineKeduanya mengaku mobil dinas lama tak dipakai karena bermasalah.
Read more »