KPU menyebut berpegang pada ketentuan undang-undang terkait penyelenggaraan pemilihan umum, presiden, hingga kepala daerah.
- Komisi Pemilihan Umum menyebut berpegang pada ketentuan undang-undang terkait penyelenggaraan pemilihan umum, presiden, hingga kepala daerah. Hal serupa dilakukan apabila terdapat perubahan terkait pelaksanaan rangkaian pemilihan tersebut.
“Saat ini Pasal 201 ayat UU No. 10 Tahun 2016 masih efektif berlaku dimana Pemilihan Serentak Nasional akan diselenggarakan pada November 2024,” ujar Idham saat dihubungi oleh Beritasatu.com lewat sambungan telepon pada Sabtu .Advertisement Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sebelumnya mengungkap opsi penundaan Pilkada 2024 dalam sebuah diskusi bersama Kantor Staf Presiden di Jakarta pada pekan ini. Idham menyebut KPU tidak akan membahas pernyataan Bagja lebih jauh.Di lain kesempatan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera turut menyayangkan adanya opini penundaan pemilihan kepala daerah serentak dari Rachmat Bagja. Pernyataan itu dinilai gegabah dan bertentangan dengan kesepakatan politis yang sudah dibuat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ridwan Kamil Soal Isu Munaslub Golkar: Ada Dinamika, Tapi Mayoritas PatuhWakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil buka suara soal isu desakan Munaslub Partai Golkar.
Read more »
Kata Puan Soal Isu Retak Hubungan Megawati dan Prabowo Jelang Pilpres 2024Ketua DPP PDIP Puan Maharani jawab isu mengenai keretakan hubungan Megawati dan Prabowo.
Read more »
Presiden Persija soal Isu Pratama Arhan: Hanya di Media Sosial Saja - Bola.netPresiden klub Persija Jakarta, Mohamad Prapanca menyanggah ketertarikan timnya dengan Pratama Arhan. Ia menganggap rumor itu sekadar isu di media sosial.
Read more »
Ketua Bawaslu RI sebut opsi tunda pilkada hanya pembahasan tertutupKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan usulan mengenai opsi penundaan Pilkada Serentak 2024 hanya merupakan pembahasan yang ...
Read more »
Sudah Disiapkan Sejak Lama, JPPR Sayangkan Pernyataan Bawaslu Usul Tunda Pilkada 2024 - Tribunnews.comJaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyayangkan langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang sempat memberikan opsi pilihan ihwal penundaan Pilkada 2024. jppr bawaslu pilkada2024
Read more »
Sudah Punya Indeks Kerawanan, Bawaslu Dianggap Tak Logis Usul Tunda Pilkada 2024'Bawaslu pun bikin indeks kerawanan pemilu, jadi harusnya sudah punya pemetaan soal keamanan,' katanya.
Read more »