Reshuffle bisa saja dilakukan setelah Presiden menyentil kinerja menterinya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu reshuffle kembali muncul setelah Presiden Joko Widodo melarang para menterinya bicara mengenai penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode. Menanggapi itu, sejumlah partai menyerahkan sepenuhnya reshuffle kepada Presiden Jokowi.
"Teguran kepada para menterinya terkait dengan kondisi real hari ini ya, terkait soal pangan, tidak hanya terkait dengan minyak goreng, tetapi juga kebutuhan pangan yang lain yang rata-rata memang menjelang di bulan puasa dan menjelang lebaran itu mengalami kenaikan yang luar biasa, dan tentu berdampak terhadap kehidupan masyarakat," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan , Arwani Thomafi, menilai, reshuffle bisa saja dilakukan setelah Presiden berkali-kali menyentil kinerja menterinya. Namun demikian menurutnya reshuflle dilakukan lebih kepada atas dasar kebutuhan.