Bambang mengatakan, rencana amendemen yang digulirkan MPR merupakan tugas konstitusional yang menjadi rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019.
Setelah kajian PPHN selesai, pimpinan MPR akan menjalin komunikasi dengan pimpinan partai politik, kelompok DPD, dan stakeholder lainnya untuk membangun kesepahaman tentang urgensi adanya PPHN.
"Disetujui tidaknya amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN sangat tergantung dinamika politik yang berkembang serta keputusan partai politik dan kelompok DPD," kata politikus Partai Golkar itu.diperlukan untuk memberikan kewenangan bagi MPR dalam penetapan PPHN.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua MPR Apresiasi Bantuan Swasta untuk Warga Terdampak Pandemi di Jawa TimurKetua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kolaborasi PT Pansaka dan GRAK BS menyalurkan bantuan sembako untuk warga Jatim terdampak pandemi Covid-19. Bantuansembako
Read more »
Ketua MPR Tegaskan UUD 1945 Bukan Kitab Suci, Tidak Tabu Jika DisempurnakanKetua MPR Bambang Soesatyo menegaskan UUD 1945 bukan kitab suci.
Read more »
Bamsoet Minta Ruh Kedaulatan Rakyat di MPR Tidak Boleh HilangBamsoet menambahkan MPR akan terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui internalisasi Empat Pilar MPR RI kepada seluruh lapisan masyarakat.
Read more »
Pengamat Wanti-wanti Aspirasi soal MPR Kembali Pilih PresidenPengamat politik Saiful Mujani mewanti-wanti soal asprasi pilpres via MPR dalam wacana amendemen UUD 1945 yang bisa membuat pemeritahan tak stabil.
Read more »
Perludem: pembahasan PPHN di Amandemen UUD Buka Celah Presiden Kembali di Pilih MPRTiti menilai, saat keran amandemen dibuka, maka di saat yang sama celahmembahas wacana di luar PPHN sangat terbuka.
Read more »