Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Picu Korupsi dan Politik Uang Sindonews BukanBeritaBiasa .
Sebagian yang lain menyatakan bahwa sistem proporsional tertutup dengan mencoblos partai lebih simpel dan lebih murah. Perdebatan tersebut mencuat setelah adanya gugatan terhadap Pasal 168 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi .
Dia menilai hal tersebut menyebabkan politik berbiaya sangat tinggi . Dia menuturkan, banyak riset telah dilakukan yang menyimpulkan rata-rata pengeluaran caleg DPR mencapai angka Rp4 miliar dan bahkan ada yang menghabiskan sampai Rp20 miliar. “Oleh karena orientasinya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, maka berbagai intrik dilakukan termasuk melakukan praktik politik uang . Maka banyak riset menyatakan bahwa politik uang di Indonesia sangatlah tinggi,” ujar Oce Madril yang juga merupakan pegiat anti-korupsi ini.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ini Alasan Muhammadiyah Ingin Pemilu TertutupSistem pemilu proporsional terbuka memiliki banyak kekurangan sehingga mengusulkan diganti ke sistem proporsional tertutup.
Read more »
Polemik Sistem Pemilu, Ini Beda Proporsional Terbuka dan TertutupPerubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup kini tengah menjadi polemik.
Read more »
KPU Kaji Pelaksanaan Pemilu Proporsional TertutupKPU telah mengkaji perbedaan pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka dengan sistem proporsional tertutup.
Read more »
Sistem Proporsional Terbuka Dinilai Masih Relevan di Pemilu 2024Anggota DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi menilai sistem proporsional terbuka masih relevan diterapkan pada pileg saat Pemilu 2024. Ini argumentasinya.
Read more »
Kenapa Sistem Proporsional Terbuka Lebih DemokratisProblem demokrasi kita adalah kartel politik dan klientelisme, serta lemahnya partai menjaring calon anggota legislatif yang akan menegakkan visi dan misi partai di lembaga-lembaga perwakilan. KoranTempo
Read more »
Tanpa PDIP, 8 Fraksi Dukung Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024Tanpa PDIP, 8 Fraksi Dukung Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu 2024 Pemilu2024
Read more »