Sikap Pemerintah yang Tak Segera Terbitkan Perppu Pemilu Dinilai Merugikan

South Africa News News

Sikap Pemerintah yang Tak Segera Terbitkan Perppu Pemilu Dinilai Merugikan
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 68%

Adapun Perppu Pemilu diperlukan sebagai landasan beberapa perubahan yang diperlukan, terutama terkait adanya empat provinsi baru di tanah Papua.

diperlukan sebagai landasan beberapa perubahan yang diperlukan, terutama terkait adanya empat provinsi baru di tanah Papua.

"Dapat memunculkan kembali spekulasi publik bahwa masih terdapat pejabat-pejabat strategis pemerintahan yang berusaha menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2024," ucap LuqmanPerppu Pemilu Tak Kunjung Terbit, KPU Terhambat Bentuk Kepengurusan di 4 Provinsi Baru di Papua Keenam provinsi yang dimaksud, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.Perppu Tak Kunjung Terbit, Pencalonan DPD di 4 Provinsi Papua Kemungkinan Diatur Menyusul

Sebagai informasi, imbas terbentuknya 4 provinsi baru di Pulau Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua, serta Papua Barat Daya, maka DPR RI, pemerintah, dan penyelenggaraSebab, UU Pemilu yang diteken pada 2017 belum mengatur soal penyelenggaraan pemilu di provinsi anyar ini, sedangkan kinerja KPU harus mengacu pada ketentuan.

Hasyim menjelaskan sejumlah tahapan krusial yang akan berlangsung pada bulan ini, khususnya per 14 Desember 2022.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atur Pemilu di DOB Papua Semestinya Tak Perlu Perppu, Pakar: Ada Motif Lain Dari Pemerintah?Atur Pemilu di DOB Papua Semestinya Tak Perlu Perppu, Pakar: Ada Motif Lain Dari Pemerintah?Langkah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk landasan hukum pelaksanaan Pemilu 2024 di 4 daerah otonomi baru (DOB) di
Read more »

KPU Harus Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024 Meski Tanpa Perppu, Ini KonsekuensinyaKPU Harus Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu 2024 Meski Tanpa Perppu, Ini KonsekuensinyaAnggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim menyebut KPU harus tetap melanjutkan tahapan Pemilu 2024 meski tanpa Perppu Pemilu. Begini argumentasinya.
Read more »

Komnas Ham Rilis 8 Kasus Pelanggaran Ham di Papua Dan Papua BaratKomnas Ham Rilis 8 Kasus Pelanggaran Ham di Papua Dan Papua BaratMemperingati hari HAM sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, organisasi komite nasional papua barat (KNPB) menggelar aksi demo di depan lampu merah jalan
Read more »

Pos Indonesia Optimis Penyaluran BLT di Papua Dan Papua Barat Selesai Tepat WaktuPos Indonesia Optimis Penyaluran BLT di Papua Dan Papua Barat Selesai Tepat WaktuPenyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) tahap kedua, bantuan pangan non tunai tahap keempat dan bantuan program keluarga harapan (PKH) ta
Read more »

Peringati Hari HAM Sedunia, Frits Minta Pemerintah Perhatikan Hak Orang Asli PapuaPeringati Hari HAM Sedunia, Frits Minta Pemerintah Perhatikan Hak Orang Asli PapuaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menyampaikan kabar baik buat orang asli Papua.
Read more »

Bawaslu Jakarta Selatan Gelar Fasilitasi Sengketa PemiluBawaslu Jakarta Selatan Gelar Fasilitasi Sengketa PemiluBADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, menggelar kegiatan fasilitasi sengketa pemilu. Kegiatan ini mengundang partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.
Read more »



Render Time: 2025-03-13 14:04:33