Mereka, kata Taufan, tidak bisa atau diperbolehkan pulang ke Tanah Air. Alasannya, karena dianggap pro-Soekarno atau dicap PKI.
JawaPos.com – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Ahmad Taufan Damanik mengingatkan praktik penghukuman atau pelabelan bagi orang-orang yang dituduh sebagai PKI tanpa proses peradilan tidak boleh kembali terjadi.
“Pada masa orde baru banyak sekali orang tanpa proses peradilan dituduh PKI. Itu menyedihkan,” kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta, Minggu, . Secara pribadi, Taufan yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Eropa sempat bertemu dengan orang-orang PKI dan orang yang dituduh PKI. Saat ini, mereka sudah lanjut usia .“Jadi, praktik seperti ini tidak boleh terjadi orang tanpa diadili, tanpa bukti yang jelas,” kata dia.
Meskipun demikian, ia tidak menampik menemukan sebagian dari mereka yang betul-betul PKI. Namun, bagi masyarakat yang tidak PKI dan hanya tergabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan ditolak kembali ke Indonesia disayangkan oleh Komnas HAM.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM: Pelabelan PKI tanpa peradilan tidak boleh kembali terjadiKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ahmad Taufan Damanik mengingatkan praktik penghukuman atau pelabelan bagi orang-orang yang dituduh ...
Read more »
Komnas HAM: Pelabelan PKI Tanpa Peradilan Tak Boleh Lagi TerjadiKomnas HAM mengingatkan pelabelan PKI tanpa peradilan tidak boleh lagi terjadi.
Read more »
HEADLINE: Keturunan PKI Bisa Ikut Seleksi Prajurit TNI, Mekanisme dan Prosedurnya?Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bikin gebrakan baru. Ia memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI.
Read more »
Panglima Miliki Dasar Hukum Kuat Ijinkan Anggota Keluarga eks PKI Ikut SeleksiPanglima Miliki Dasar Hukum Kuat Ijinkan Anggota Keluarga eks PKI Ikut Seleksi. Menurut Farhan tidak ada satu pasal pun dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang anggota keluarga eks PKI mendaftar sebagai prajurit.
Read more »