Sengkarut Tata Niaga Minyak Goreng dan Kepanikan Pemerintah
Bisnis.com, JAKARTA – Drama minyak goreng memasuki babak baru. Setelah kesimpangsiuran larangan ekspor Crude Palm Oil , pemerintah memastikan bahwa hanya ekspor refined, bleached, deodorized palm olein atau bahan baku minyak goreng yang dilarang mulai 28 April 2022.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pelarangan tersebut akan berlaku hingga harga minyak goreng di pasar kembali normal. Pelarangan berlaku sejak tanggal 28 April 2022, pukul 00.00 WIB. “Sampai minyak goreng curah Rp14.000 per liter di pasar tradisional, mekanisme akan disusun sederhana,” ungkapnya dalam jumpa pers virtual, Selasa .
Airlangga mengungkapkan RBD Palm Olein yang dilarang mencakup tiga kode harmonized system HS yakni 1511.90.36, 1511.90.37, dan 1511.90.39. Sehingga dengan pelarangan yang hanya menyasar bahan baku minyak goreng tersebut, pemerintah berharap tidak lagi terjadi kekacauan pasar.Menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia , ekspor RBD palm olein sepanjang tahun lalu mencapai 12,73 juta ton dengan nilai US$13,40 miliar. Adapun, produksi untuk konsumsi dalam negeri sebesar 8,30 juta ton.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemenperin Pastikan Pemerintah Bukan Larang Ekspor CPO, tapi Bahan Baku Minyak Goreng | Ekonomi - Bisnis.comMenko Ekonomi Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Plt Dirjen (Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hingga Dirut Perum Bulog Budi Waseso melakukan rapat koordinasi terbatas tentang rencana larangan ekspor minyak goreng pada hari Minggu (24/4/2022).
Read more »
Pemerintah Percepat Distribusi Minyak Goreng Curah Subsidi, Ini Jurusnya | Ekonomi - Bisnis.comPemerintah akan mempercepat distribusi minyak goreng subsidi Rp14.000 ke masyarakat melalui dua cara.
Read more »
DPR Dituntut Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minya GorengDPR Dituntut Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minya Goreng. Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan pemerintah agar membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir.
Read more »
Larangan Ekspor Minyak Goreng Indonesia Goyang Perusahaan Global, Dari Nestle hingga Unilever | Ekonomi - Bisnis.comNestle, Mondelez International dan Unilever adalah beberapa produsen makanan, minuman dan perawatan tubuh yang terkena dampak dari kebijakan larangan ekspor minyak sawit Indonesia.
Read more »