Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti: Kekerasan Seksual Masalah Serius Dunia Pendidikan Kita TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal tersangka kasus kekerasan seksual di pondok pesantren, Jombang adalah seorang anak kiai. Dia mengaku mengetahui bahwa sebenarnya kasus tersebut bukan baru terjadi, tapi peristiwa yang sudah terjadi lama.“Peristiwanya sudah beberapa tahun lalu bahkan sudah ada pemeriksaan, tapi yang bersangkutan ini mangkir.
Sehingga, jika ada orang yang melanggar hukum, jangan dikaitkan dengan dari mana organisasinya, anaknya siapa, atau punya jabatan apa, tapi dia sebagai warga negara atau sebagai masyarakat Indonesia.“Jadi kembalinya kepada barang siapa, kan di dalam hukum itu barang siapanya yang penting,” kata Abdul Mu'ti.Selain itu, Abdul Mu'ti juga meminta agar dilihat deliknya, Tujuannya agar masalah hukum itu tidak ditarik-tarik kepada permasalahan lain di luar wilayah hukum.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Soal ACT: Perlu Ada Badan Pengawas Lembaga FilantropiBelajar dari kasus ACT, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai perlu adanya badan pengawas lembaga filantropi yang mengumpulkan dana masyarakat.
Read more »
Kasus Pencabulan Oleh Anak Kiai Ponpes Shiddiqiyyah, PP Muhammadiyah: Pengawasan Kemenag Tak Berfungsi'Ini perlu juga menjadi perhatian. Pesantren itu kan ada pengawasnya, pengawasnya itu Kemenag,' kata Mu'ti.
Read more »
Jokowi dan Ma ruf Amin Sumbang Sapi Kurban untuk PP Muhammadiyah, Masing-masing Bobotnya 1 TonJokowi dan Ma’ruf Amin Sumbang Sapi Kurban untuk PP Muhammadiyah, Masing-masing Bobotnya 1 Ton
Read more »
Baleg DPR Minta Pemerintah Percepat PP dan Perpres UU TPKSPublik masih merasa belum cukup atas sosialisasi terkait UU TPKS yang dilakukan pemerintah.
Read more »
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Soal ACT: Perlu Ada Badan Pengawas Lembaga FilantropiBelajar dari kasus ACT, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai perlu adanya badan pengawas lembaga filantropi yang mengumpulkan dana masyarakat.
Read more »
PKB: Kekerasan Seksual Sudah Tahap Mengerikan, Saatnya Terapkan UU TPKSPemerintah dinilai belum serius melaksanakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan oleh DPR pada 12 April 2022 lalu.
Read more »