Satgas TPPU Bakal Undang Bareskrim dan Ditjen Pajak Soal Kasus Impor Emas Rp 189 Triliun TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengusut tuntas dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan masih mengejar adanya transaksi janggal Rp 189 triliun terkait impor emas yang ditemukan oleh PPATK. Transaksi janggal itu merupakan satu dari 18 temuan PPATK terkait dugaan TPPU senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
' untuk memastikan apakah memang di samping ada dugaan pelanggaran terkait dengan undang-undang kepabean yang saat ini masih terus berproses, juga dilihat potensi apakah ada tindak pidana lainnya,' kata Sugeng. Menurut dia, potensi dugaan pelanggaran tindak pidana lain bisa saja terjadi dalam aliran Rp 189 triliun tersebut seperti ilegal minning atau lainnya yang tidak bisa ditindak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Satgas TPPU Kejar Transaksi Janggal Rp 189 Triliun Kemenkeu, Ini Temuan TerbarunyaSatgas TPPU terus melakukan penelusuran terkait dugaan transaksi janggal sebesar Rp 189 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Read more »
Satgas TPPU Duga Ada Tindak Pidana Lain di Kasus Impor Emas Rp 189 TSatgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengungkap progres pengusutan kasus impor emas batangan Rp 189 triliun.
Read more »
Ditarget Sampai Akhir Tahun, Satgas TPPU Bentukan Mahfud MD Terus Geber KinerjaSatgas TPPU untuk mengusut tuntas dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan terus menggeber kinerjanya.
Read more »
Satgas TPPU atur pertemuan lanjutan dalami transaksi Rp189 triliunSatgas TPPU atur pertemuan lanjutan antara Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Dirjen Pajak Kemenkeu, Kejaksaan, dan Bareskrim Polri, untuk mendalami transaksi janggal senilai Rp189 triliun terkait eksportasi emas yang ditemukan oleh PPATK.
Read more »
Divestasi Saham Vale Indonesia Harus sesuai Undang-undangRencana divestasi saham PT Vale Indonesia kepada pemerintah masih terus bergulir seiring akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) perusahaan tersebut pada 2025 mendatang. Sumber:
Read more »