PP ini akan jadi landasan aturan pencairan dana sawit ke daerah.
DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit, dan produk turunannya.
Pagu DBH Sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4% dari penerimaan negara, yang ditetapkan Dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Di mana DBH3. Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20% Sehingga jika dihitung, formula pembagian kepada daerah yakni untuk provinsi 20%, kabupaten/kota penghasil 60%, dan kabupaten/kota berbatasan 20%. Dengan demikian, jika asumsi DBH sebesar 4% maka proporsi provinsi sebesar 0,8%, proporsi kabupaten/kota penghasil 2,4%, dan proporsi kabupaten/kota berbatasan 0,8%. Selain itu akan diterapkan batas minimum alokasi per daerah untuk 2023 yaitu sebesar Rp1 miliar per daerah.
Adapun penentuan besaran rincian alokasi DBH sawit yang dibagikan, mempertimbangkan indikator luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan, serta indikator yang ditetapkan oleh menteri. Nantinya DBH Sawit juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, hingga kegiatan lainnya yang di ditetapkan oleh Menteri. Untuk aturan lengkapnya bisa dicek melalui
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ini Isi Aturan Google-Facebook Bayar Berita, Perintah JokowiPresiden Jokowi meminta agar aturan yang mengharuskan platform digital seperti Google dan Facebook membayar konten yang diproduksi oleh perusahaan berita segera diterbitkan.
Read more »
Teken Kontrak, EMP Siap Investasi Rp 540 Miliar di Blok Migas Bireun Sigli AcehEMP Teken Kontrak Kerja Sama Operasikan Aset KKS Bireun Sigli di Aceh
Read more »
Ganjar Pranowo Teken Kerja Sama Pertanian dengan ThailandGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meneken kerja sama pertanian dengan Thailand sebagai upaya ketahanan pangan.
Read more »
Bupati Teken MoU Penyerahan Pengelolaan Sementara Pasar Gedhe KlatenBupati Klaten, Sri Mulyani, menandatangani memorandum of understanding (MoU) serah terima penyerahan pengelolaan sementara Pasar Gedhe Klaten.
Read more »
Putin Teken UU Anti Ganti Kelamin Rusia, Disebut Nilai SetanPresiden Rusia Vladimir Putin menekan Undang-undang (UU) anti perubahan kelamin, Senin, (24/7/2023).
Read more »