RUU TPKS Tidak Kunjung Disahkan, Menteri PPPA: 'Bolanya' Ada di DPR | merdeka.com

South Africa News News

RUU TPKS Tidak Kunjung Disahkan, Menteri PPPA: 'Bolanya' Ada di DPR | merdeka.com
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 merdekadotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 52 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 51%

RUU TPKS Tidak Kunjung Disahkan, Menteri PPPA: 'Bolanya' Ada di DPR

Bintang mengatakan RUU TPKS merupakan inisiatif DPR dan pihaknya juga sudah merespons terkait naskah akademiknya. Bahkan, kata Bintang, Kementerian PPPA melakukan pengayaan terhadap naskah akademik RUU TPKS tersebut.

"RUU TPKS itukan inisiatif DPR. Ketika menerima naskah akademik RUU TPKS dari DPR, kami sudah merespons dengan cepat tidak sampai 14 hari dari 2 bulan masih 60 hari disiapkan," kata Bintang saat mengunjungi UPT PPA Sulawesi Selatan , Sabtu . Meski demikian, kata Bintang, saat ini keputusan pengesahan RUU TPKS ada di tangan DPR. Pihaknya menunggu undangan DPR untuk kembali membahas terkait RUU TPKS tersebut."Sekarang ini bolanya ada di DPR dan kami siap menunggu undangan kapan saja pembahasan lainnya," tegasnya.

Bintang menambahkan keberadaan UPTD PPA di setiap provinsi akan mendukung implementasi RUU TPKS. Pasalnya, dengan adanya UPTD PPA tersebut bisa menampung dan menerima laporan tentang adanya tindak kekerasan seksual. "Kunjungan kita ke UPTD ini adalah penajaman dan pendalaman terkait dengan UPTD PPA tata kelola baru kita kenal one stop service. Bagaimana kita memberikan pelayanan dan kepentingan terbaik kepada korban saat ada kasus kekerasan," pungkasnya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

merdekadotcom /  🏆 36. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR RI Belum Tentukan AKD Terkait RUU TPKS |Republika OnlineDPR RI Belum Tentukan AKD Terkait RUU TPKS |Republika OnlineBamus DPR RI sampai saat ini belum menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Read more »

Formappi: Ketua DPR Jangan Jadikan RUU TPKS Jualan Politik |Republika OnlineFormappi: Ketua DPR Jangan Jadikan RUU TPKS Jualan Politik |Republika OnlineRUU TPKS kerap menjadi janji yang disampaikan berulang-ulang oleh DPR.
Read more »

Pengamat: Jangan Paksakan Pengesahan RUU Sisdiknas Menjadi Undang UndangPengamat: Jangan Paksakan Pengesahan RUU Sisdiknas Menjadi Undang UndangPEMERINTAH diminta untuk menunda pengesahan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi undang-undang. Jika tetap dipaksakan, UU Sisdiknas yang disahkan dikhawatirkan akan digugat publik di kemudian hari.
Read more »

Legislator: Libatkan publik dalam penyusunan RUU Sisdiknas sejak awalLegislator: Libatkan publik dalam penyusunan RUU Sisdiknas sejak awalAnggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Golkar Ferdiansyah meminta agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ...
Read more »

Kemendikbudristek: Pelibatan publik akan lebih luas di RUU SisdiknasKemendikbudristek: Pelibatan publik akan lebih luas di RUU SisdiknasKepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sisdiknas masih di ...
Read more »

Formappi: Ketua DPR Jangan Jadikan RUU TPKS Jualan Politik |Republika OnlineFormappi: Ketua DPR Jangan Jadikan RUU TPKS Jualan Politik |Republika OnlineRUU TPKS kerap menjadi janji yang disampaikan berulang-ulang oleh DPR.
Read more »



Render Time: 2025-04-07 08:48:17