DPR dan Pemerintah memulai Pembahasan RUU TPKS dengan merundingkan Daftar Inventarisasi Masalah satu per satu. Kedua pihak berharap pembahasan diharapkan berjalan lancar sesuai jadwal. Dikbud AdadiKompas
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati bersama Wamenkumham Edward O.S Hiariej, mengikuti Rapat Panja RUU TPKS di DPR, Senin .
Menteri PPPA yang didampingi Wakil Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia , Edward O.S Hiariej, tim dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban , Kejaksaan, dan Kepolisian, menjelaskan bahwa DIM yang disusun pemerintah terdiri dari 588 Nomor DIM pada RUU TPKS dan 247 Nomor DIM pada Penjelasan RUU TPKS. Keseluruhan DIM RUU TPKS itu berjumlah 12 Bab dan 81 Pasal.
Adapun poin-poin dalam DIM Substansi dan Substansi Baru antara lain Pencegahan dan Rehabilitasi; Ketentuan Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Hukum Acara; Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat dan daerah . Kepada Panja RUU TPKS, Wamenkumham juga memastikan pengaturan dalam RUU TPKS tidak akan tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada. Karena ketika membahas DIM, pemerintah telah menyandingkan dengan UU lain seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta UU Pengadilan HAM.
Misalnya, DIM Nomor 1 soal nama RUU TPKS tidak ada perubahan. Sedangkan untuk DIM Nomor 2 khususnya Menimbang bagian yang berbunyi bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan norma agama, norma budaya, merendahkan harkat, martabat dan merusak keseimbangan hidup manusia serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat; DPR setuju dengan usulan Pemerintah untuk menambahkan kata “ketuhanan” dan menghilangkan kata norma agama dan budaya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU TPKS, Pemerintah Ingin Masukan 7 Kategori Kekerasan SeksualPemerintah menyatakan ingin memasukkan 7 kategori kekerasan seksual dalam RUU TPKS. Tujuh kategori itu belum tercantum dalam undang-undang lainnya.
Read more »
RUU TPKS Harus ImplementatifKendati kehadiran RUU TPKS sangat mendesak, proses pembahasan RUU TPKS di DPR saat ini hendaknya tidak terburu-buru, tetapi dilakukan hati-hati agar substansi dari RUU tersebut tidak akan melenceng. Dikbud AdadiKompas
Read more »
Pastikan UU TPKS Mampu Menjamin Keadilan Proses Hukum Tindak Kekerasan SeksualMasyarakat berharap segera lahir undang-undang yang mampu melindungi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual.
Read more »
Soal Madrasah Hilang dalam Draf RUU Sisdiknas, Ini Penjelasan KemendikbudristekSoal Madrasah Hilang dalam Draf RUU Sisdiknas, Ini Penjelasan Kemendikbudristek TempoNasional
Read more »
Soal Madrasah Dihapus dari RUU Sisdiknas, Kepala BSKAP: Semua Nomenklatur akan Muncul di PenjelasanSemua nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan pada revisi Rancangan Undang-undang Sisdiknas.
Read more »
Menilik Kembali Sejarah Madrasah yang Diduga Hilang dalam Draf RUU SisdiknasKata madrasah berasal dari bahasa Arab مدرسة [maˈdrasa] , jamak: مدارس, madāris) yang artinya sekolah. Berikut sejarah madrasah.
Read more »