RUU Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme, bila resmi disahkan menjadi undang-undang. Hal itu bertujuan agar ikhtiar memberantas kejahatan keuangan dan ekonomi tidak tumpang tindih.
RANCANGAN Undang-Undang Perampasan Aset dinilai perlu diharmonisasi dengan UU Korupsi, Narkotika dan Terorisme, bila resmi disahkan menjadi undang-undang. Hal itu bertujuan agar ikhtiar memberantas kejahatan keuangan dan ekonomi tidak tumpang tindih.
Abraham mengatakan langkah itu penting supaya tidak menimbulkan kontroversi. Sebab, sebuah UU tidak bisa berdiri sendiri.Abraham berkaca dari pengalaman penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum kerap bingung saat hendak mengambil tindakan. "Putusan jadi susah dieksekusi karena tidak terjadi harmonisasi," ujar dia.
"Dengan ini kami menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana untuk dibahas dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama," tulis Presiden dalam surat perintah presiden bernomor R-22/Pres/05/2023.
Menko Polhukam Mahfud MD menargetkan RUU Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana disahkan pada Juni 2023. Hal itu menyusul rencana Indonesia menjadi anggota The Financial Action Task Force yang sidang plenonya pada Juni 2023.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wamenkumham: RUU Perampasan Aset tak Hanya Bahas Aset Koruptor |Republika OnlineWamenkumham sebut RUU Perampasan Aset tak hanya membahas aset koruptor.
Read more »
Ini Daftar Jenis Aset Koruptor yang Bisa Dirampas Berdasarkan RUU Perampasan AsetPertama, aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Dalam hal ini, termasuk aset yang telah dihibahkan atau dikonversikan.mediaindonesia referensibangsa RUUPErampasanaset Sumber:
Read more »
Dukung RUU Perampasan Aset, PKS Wanti-wanti Jangan Sampai Jadi 'Perampokan Aset'PKS menyatakan RUU Perampasan Aset juga perlu dibarengi dengan perbaikan aparat penegak hukum agar tidak ada penyalahgunaan.
Read more »
RUU Perampasan Aset Tak Hanya Mengincar Hasil KorupsiPerampasan aset bisa diterapkan pada tindak pidana umum asalkan tindak pidana tersebut ancaman hukumannya, minimal pidana penjara 4 tahun. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Dukung RUU Perampasan Aset, Eks Kabareskrim: Bisa Bantu Kembalikan Kerugian Negara |Republika OnlineRUU Perampasan Aset buka peluang upaya paksa negara mengambil aset pelaku kejahatan.
Read more »
Sekjen DPR Sebut Telah Terima Surpres RUU Perampasan AsetSekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengaku telah menerima surat presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sekretaris...
Read more »