KOORDINATOR Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan adanya potensi penyelewengan dana iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam RUU Omnibus Law Kesehatan yang baru disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
KOORDINATOR Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan adanya potensi penyelewengan dana iuran Jaminan Kesehatan Nasional dalam RUU Omnibus Law Kesehatan yang baru disahkan menjadi RUU inisiatif DPR.
“Hadirnya Inpres no. 1 tahun 2022 tentang optimalisasi Pelaksanaan program JKN yang melibatkan 30 K/L dan pemerintah daerah memposisikan BPJS memang harus bertanggungjawab langsung ke Presiden. Sehingga pelaksanaan program JKN memiliki check and balanced system antara BPJS dan 30 K/L. Bila BPJS di bawah Menkes maka program JKN akan terancam tidak berjalan dengan baik, yang dampaknya langsung kepada masyarakat,” kata Timboel dalam keterangannya, Jumat .
Program Kesehatan yang bersifat UKM yang dilakukan Kemenkes dengan pembiayaan APBN seperti germas , kata Timboel, bisa saja nanti diserahkan ke program JKN untuk membiayainya. “Saya kira KPK harus menganalisa usulan revisi UU BPJS di RUU Kesehatan khususnya Pasal 7 ayat dan Pasal 13 ayat huruf a. Pasal-pasal ini berpotensi menjadi celah korupsi dana masyarakat yang dikumpulkan sebagai iuran JKN,” sambung dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Omnibus Law Kesehatan Abaikan Norma Profesi KeperawatanJika pemerintah dan DPR akan mengatur secara umum hal-hal yang dapat diatur umum seharusnya cukup diharmonisasi antar UU. Jadi tidak usah mencabut UU yang establish.
Read more »
RUU Kesehatan Disebut Persulit Tingkatkan Partisipasi BPJS Kesehatan |Republika OnlinePosisi BPJS harus dibantu dengan independensi langsung ke presiden.
Read more »
Ribuan Warga Kulon Progo dapat Bantuan Premi BPJS Kesehatan dari APBDDinas Kesehatan Kulon Progo meloloskan ribuan warga Kulon Progo sebagai penerima bantuan premi untuk BPJS Kesehatan.
Read more »
Venue F1 Powerboat Dilengkapi 17 Pos Kesehatan dan 53 AmbulansKementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara, mendirikan 17 pos kesehatan terpadu di venue penyelenggaraan F1 Powerboat atau F1H2O
Read more »
Nyicil Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Bisa Ikut Program REHABPeserta BPJS Kesehatan bisa ikut Program REHAB untuk mencicil tunggakan iuran JKN.
Read more »
Pembahasan Revisi RUU ITE Perlu Diselerasakan dengan UU KUHPAnggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) saat ini terdapat banyak kejanggalan di dalam pasal-pasalnya.
Read more »