Rincian Sanksi Bagi yang Tidak Membuat Laporan LHKPN TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya pada pejabat negara, Presiden Jokowi juga menerapkan aturan LHKPN ini pada Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS. Diberitakan Tempo sebelumnya, soal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan telah ditandatangani pada akhir bulan Agustus 2021.Untuk pelaporan LHKPN sesuai Pasal 4 Peraturan KPK tahun 2020 menjelaskan bahwa LHKPN ini wajib dilaporkan pada saat:1. Diangkat sebagai penyelenggara negara saat pertama kali menjabat.2.
Pilihan editor: 155 Petinggi di 6 BUMN Belum Setor LHKPN, KPK Berharap Erick Thohir Mengingatkan
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Aparat Penegak Hukum dapat Posisi Terendah Ketiga soal Kepatuhan Setor LHKPN, Tertinggi PemerintahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022.
Read more »
Ratusan Pimpinan BUMN Belum Lapor LHKPN, KPK Desak Erick ThohirKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak Menteri BUMN Erik Thohir. Itu karena masih ada ratusan petinggi BUMN yang belum memberikan LHKPN mereka ke komisi antirasuah.
Read more »
Heboh Laporan Harta Kekayaan di LHKPN, KPK: Dito Ariotedjo Akan Ganti Kategori HadiahMenpora, Dito Ariotedjo mencantumkan kategori “hadiah” karena mendengar saran atau nasihat dari pihak lain.
Read more »
Menpora Dito Minta Maaf Harta Hadiah Rp 162 M di LHKPN Bikin GaduhMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo meminta maaf terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Read more »