Kesan Ditjen Pajak bertambah dari pelayanan yang lebih baik, namun juga penagih utang mangkrak alias debt collector, alih-alih mendekati Robin Hood
Maaf, judul itu bukanlah kesimpulan dari opini ini. Judul itu adalah harapan, dan saya duga keinginan hampir 270 juta penduduk Indonesia. Maaf lagi, kepada Anda-anda yang bekerja sebagai abdi negara di Direktorat Jenderal Pajak/Ditjen Pajak, tapi belakangan kesan saya terhadap malah bergeser menjadi tukang tagih, bahkan penagih utang mangkrak alias, alih-alih mendekati Robin Hood. Mau sembunyi di lubang semut pun pasti ketemu sama orang pajak. Apalagi cuma menghilang dari medsos.
Kalau reformasi aparatur pajak sudah benar, mengapa persepsi saya malah memburuk, mengapa pula penerimaan pajak jauh dari kata ideal? Apa yang salah sih? Seharusnya, reformasi masyarakat ini dimulai seiring sejalan dengan organisasi Ditjen Pajak, sehingga hasilnya bisa lebih cepat dan maksimal. Tapi tidak ada kata terlambat, ada sejumlah langkah yang bisa dimulai dengan mudah. Ada pijakan kuat bahwa sebenarnya, sejatinya Ditjen Pajak itu lebih tepat disebut Robin Hood, tokoh dalam cerita rakyat seorang bangsawan Inggris yang menjadi musuh Sheriff of Nottingham melawan pejabat yang korupsi untuk kepentingan rakyat.
Rupanya penerimaan pajak bisa naik dalam situasi ekonomi susah akibat pandemi Covid-19. Ini dapat ditafsirkan, adanya kerelaan wajib pajak membayar pajak karena mengetahui ada banyak di sekeliling mereka yang jauh tidak beruntung, terutama memahami pemerintah dalam situasi sulit, demikian juga sebagian masyarakat yang terkena PHK dan usahanya bankrut.
Frasa 'pajak untuk pembangunan' sebagai alat untuk mewujudkan Pancasila sila Kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tampak masih tertinggal, terkubur denganatau mengatur, yakni gunanya menerapkan pajak dalam bidang sosial dan ekonomi di masyarakat. Ini yang penting. Ini yang ditunggu.
Tujuan stimulan ekonomi tak muncul, karena disajikan sebatas jargon pejabat bahwa industri otomotif sedang sekarat. Tidak digembar-gemborkan bukti apalagi ilustrasi faktual yang bisa membuat para pembayar pajak memahami sulitnya situasi. Bahwa, misalnya, kebijakan ini bukan ditujukan menolong konglomerat otomotif, tetapi perekonomian nasional. Sebab, otomotif menyumbang 4% dari PDB. Lagi pula, dengan hanya modal Rp 3 triliun, ada dampak ganda ekonomi senilai Rp 19 triliun dari kebijakan ini.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kasus Meikarta, DPR Akan Panggil OJK, Ditjen Pajak Hingga Menteri InvestasiAnggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade akan memanggil beberapa pihak klarifikasi kasus Meikarta.
Read more »
Kasus Meikarta Memanas, DPR Bakal Panggil Lippo-Ditjen PajakKasus Meikarta berbuntut panjang, DPR bakal melibatkan Kementerian Keuangan setelah pengakuan konsumen yang sudah bayar tunai dan lunas.
Read more »
Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2022 Makin Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN RegionalSebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi unit Kementerian Keuangan di DKI Jakarta, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cuk
Read more »
Begini Pesan Menkumham Yasonna Laoly ke Ditjen ImigrasiMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly berpesan kepada seluruh Insan Imigrasi untuk tetap patuh dan teguh dalam menjalankan fungsi yang diemban.
Read more »
Pemerintah Bangun Sarana Prasarana Rumah 27.825 Unit Tahun IniKementerian PUPR lewat Ditjen Perumahan mendorong kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Read more »
Sri Mulyani: Tukang Bakso Keliling Tak Kena Pajak, tapi Diberi Banyak BantuanMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan tukang bakso keliling tidak kena pajak.
Read more »