DPR dan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kompak menolak penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Delapan dari sembilan parpol yang memiliki kursi di DPR atau parpol parlemen menolak penerapan sistem pemilu coblos partai seperti dahulu. Mereka menilai penerapan sistem pemilu proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi.
Polemik ini mengemuka setelah ada sejumlah orang, termasuk kader PDIP, yang mengajukan uji materi terhadap Pasal 168 ayat Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi . Perkara uji materi itu teregister dengan No. 114/PUU-XX/2022 tentang Sistem Pemilu Komisi II DPR bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu , Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu , dan Kementerian Dalam Negeri melakukan rapat kerja membahas berbagai persoalan aktual kepemiluan. Dalam rapat yang berlangsung setidaknya selama tujuh jam itu, salah satu kesimpulannya adalah komitmen KPU untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Ulang Kenaikan Biaya HajiAnggota DPR Guspardi Gaus meminta Kementerian Agama atau Kemenag mengevaluasi evaluasi ulang usulan biaya haji 2023.
Read more »
Anggota DPR: Indonesia Sudah Melalui 4 Krisis, Perlu Intervensi Pemerintah agar Ekonomi Stabil - Pikiran-Rakyat.comAnggota DPR: Indonesia Sudah Melalui 4 Krisis, Perlu Intervensi Pemerintah agar Ekonomi Stabil: Anggota DPR sekaligus Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, membeberkan solusi menghadapi krisis ekonomi dalam sidang doktor.
Read more »
Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPRAirlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.
Read more »
DPR Apresiasi Sikap Pemerintah Pertahankan Sistem Proporsional TerbukaAnggota DPR Taufik Basari mengapresiasi sikap pemerintah yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka.
Read more »
Pemerintah Identifikasi Website Pemerintah Disusupi Situs JudiPemerintah telah mengidentifikasi adanya kasus penggunaan domain pemerintah yang disusupi untuk situs judi dan pornografi.
Read more »