Dalam Raperda Pendanaan Pendidikan DIY diatur bahwa biaya pendidikan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Adanya aturan itu membuat orangtua atau wali murid merasa khawatir jika harus membayar uang bulanan sekolah. Di sisi lain, sekolah negeri sudah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah , baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Salah satu orangtua murid bernama Robani menilai Raperda ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 dan juga PP No 17/2010.Bahas Raperda Cagar Budaya, Wali Kota Surabaya Ingin Bangunan Kuno Dikategorikan secara Tematik "Sudah jelas dalam aturan disebutkan bahwa pungutan tidak diperbolehkan," kata dia saat dihubungi, Kamis .
Bahkan dirinya menyebut adanya larangan pungutan masih dilanggar oleh beberapa sekolah. Dia mengaku pernah menjadi korban pungutan sekolah. Namun dia tidak menyebut secara pasti berapa jumlah pungutan yang dilakukan oleh sekolah.Dia menyebut ada pengutan lain di sekolah dalam bentuk infak, kas, hingga seragam sekolah.Ia khawatir jika raperda tersebut benar-benar disahkan nantinya akan muncul tagihan selama anaknya bersekolah.
"Khawatir nanti ada tagihan yang muncul, selama anak kami sekolah. Termasuk tagihan kelas 10 yang selama ini belum bayar," kata dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ini Alasan Ceng Aam Usulkan Pembuatan Raperda LGBT ke DPRD Garut |Republika OnlineFokus perda yang dibuat bukan untuk penindakan, melainkan pencegahan.
Read more »
3.000 Orang Bergabung Komunitas LGBT, DPRD Garut : Terima Usulan Raperda |Republika OnlinePerilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kabupaten Garut diklaim makin marak belakangan. Berdasarkan klaim dari Aliansi Umat Islam, masyarakat yang diduga berperilaku LGBT di Kabupaten Garut tak lagi malu menunjukkan aktivitas mereka.
Read more »
UE Siap Perbesar Pendanaan Teknologi Bersih untuk Lawan Kebijakan ASPendanaan tersebut sebagai respons UU iklim Amerika Serikat yang dikhawatirkan mensubsidi perusahaan-perusahaan Amerika secara tidak adil.
Read more »
Atasi Perubahan Iklim, WEF Rilis Dana Jumbo US$ 3 TriliunWEF meluncurkan inisiatif membuka pendanaan US$ 3 triliun untuk atasi kerusakan alam akibat perubahan iklim.
Read more »
Modalku Tutup 2022 dengan Kinerja Pendanaan Rp41,2 TriliunArea penyaluran dana Modalku tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, namun juga menjangkau hingga ke luar Pulau Jawa.
Read more »
WEF Luncurkan Dana Rp 45 Kuadriliun untuk Atasi Perubahan Iklim |Republika OnlineInisiatif pendanaan perubahan iklim didukung oleh lebih dari 45 mitra.
Read more »