Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Karanganyar di Jawa Tengah menggagas rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang Fasilitasi dan Pemberdayaan Pondok Pesantren (Ponpes).
Raperda ini sebagai upaya pemberdayaan sekaligus pengawasan di lingkungan Ponpes. Sebelum raperda diluncurkan, pimpinan DPRD Karanganyar melakukan hearing atau mendengarkan pendapat dari pelaku ponpes.Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo, mengatakan ada 35 pondok pesantren tercatat dengan akta pendirian sah di Karanganyar. Namun, katanya, ditengarai puluhan ponpes lain berdiri tanpa mekanisme formal. Dalam hal ini, pemerintah sulit memberikan pendampingan dan pengawasan.
Selain itu, Rohadi mengatakan melalui raperda ini akan ada pendampingan berupa bantuan dana operasional untuk ponpes bersumber dari APBD Kabupaten. Dengan diundangkan melalui perda tersebut maka fasilitasi ponpes lebih mapan. “Nah ini fungsi perda itu untuk memfasilitasi ponpes agar memiliki standar pelayanan pendidikan bagi santri,” katanya.
Fraksi Partai Golkar DPRD Karanganyar, A. W. Mulyadi, menyatakan mendukung Raperda Fasilitasi dan Pemberdayaan Pembinaan Ponpes tersebut. Konteksnya bukan hanya sekadar memfasilitasi tetapi memajukan keberadaan ponpes di Karanganyar. “Kami dari Fraksi Partai Golkar DPRD Karanganyar sepakat total mendukung seribu persen raperda fasilitasi dan pemberdayaan ponpes untuk segera disetujui,” ungkap Anggota Fraksi Golkar sekaligus Ketua Komisi B DPRD Karanganyar.
Selama ini Partai Golkar Karanganyar bermitra baik dengan seluruh ponpes sehingga dengan adanya raperda itu justru makin memantapkan upayanya menyalurkan APBD ke ponpes secara rutin.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Fraksi PDIP DPRD DKI Desak Pemprov Jakarta Masukkan ACT dalam Daftar HitamKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, nama ACT sudah tercemar sehingga tidak perlu lagi ada kerja sama dengan ACT.
Read more »
Ketua DPRD Mimika : Ibukota Provinsi Papua Tengah Harga Mati di Timika- Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, mengklaim bahwa keputusan DPR-RI melalui Komisi II menetapkan Ibukota Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire, belum final disebabkan saat ini tim dari pemerintah daerah sedang melakukan proses menyiapkan langkah hukum, yaitu ‘Judical Review’ ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar Kabupaten Mimika ditetapkan menjadi ibukota Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.
Read more »
Anies Respons Desakan DPRD DKI Blacklist ACTDPRD DKI mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan blacklist ACT buntut dugaan penyelewengan dana. Anies menyerahkan polemik ACT itu ke proses hukum.
Read more »
Setelah 4 Hari, Kemenag Berubah Pikiran, Izin Ponpes Shiddiqiyyah Batal DicabutBeritaJatim Setelah 4 Hari, Kemenag Berubah Pikiran, Izin Ponpes Shiddiqiyyah Batal Dicabut kemenagjatim kasuspencabulabsantriwati izinponpesdicabut
Read more »
Izin DIcabut, Kemenag Stop Dana Operasional ke Ponpes Shiddiqiyyah JombangKementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasonal Pondok Pesantren (Ponpes) Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, terkait kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati oleh MSAT, salah satu anak pemimpin ponpes.
Read more »