Mahfud MD diminta melobi Presiden Joko Widodo untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset
KETUA Tim Komite Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD diminta melobi Presiden Joko Widodo untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan merespons transaksi mencurigakan berupa TPPU senilai lebih dari Rp349 triliun.
"Saya minta Pak Mahfud sampaikan ke Presiden Jokowi, buat saja perppunya," kata Hinca di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu . Menurut Hinca, polemik soal transaksi janggal itu bisa dikatakan sebagai kegentingan memaksa. Sehingga, dinilai layak dikeluarkan perppu."Begini saja, kalau itu sudah kita anggap sesuatu super penting, yang dalam bahasa konstitusi disebut kegentingan yang memaksa. Kalau UU Cipta Kerja aja kita maksudkan kegentingan memaksa, mengapa tidak perampasan aset ini tidak kegentingan yang memaksa," ujar Hinca.
Hinca berharap ada perkembangan mengenai dorongan tersebut. Ia menyentil Mahfud supaya perkembangannya disampaikan melalui Twitter pribadinya."Mudah-mudahan besok pagi Tweet-nya sudah, saya sudah lapor kepada presiden Jokowi akan mengeluarkan tentang perampasan aset. Karena kegentingan yang memaksa menyelamatkan ratusan triliun untuk bangsa dan negara," ucap Hinca.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset DidukungMahfud mengeklaim, pemerintah akan lebih mudah memberantas korupsi bila RUU tersebut telah menjadi undang-undang.
Read more »
Mahfud MD Minta ke DPR: Tolong RUU Perampasan Aset DidukungMahfud MD menyampaikan, pemerintah sebetulnya sudah mengajukan RUU Perampasan Aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020
Read more »
Mahfud Minta Komisi III DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset |Republika OnlineMenko Polhukam Mahfud MD minta Komisi III DPR untuk prioritaskan RUU Perampasan Aset.
Read more »
DPR: UU Perampasan Aset Bisa Bantu Penyelesaian Hak Tagih Aset BLBIUndang-Undang Perampasan Aset ini perlu kita dorong sehingga apa yang menjadi aset BLBI itu kemarin itu bisa kita rampas oleh negara dengan kondisi kenaikan seperti itu.
Read more »
Kinerja Satgas BLBI Dipertanyakan, Sebaiknya RUU Perampasan Aset Segera DisahkanAnggota DPR mencurigai tanah berupa kebun aset obligor BLBI yang tercecer selama 20 tahun ternyata sudah menjadi real estat.
Read more »
Jalan Terjal RUU Perampasan AsetAkhir-akhir ini negara diributkan oleh fenomena flexing (pamer harta) keluarga pejabat. Fenomena itu menjadi ironi karena kemiskinan masih mendominasi.
Read more »