GELORA.CO -Wacana penundaan pemilu atau perpanjang jabatan presiden, berdampak pada rencana amandemen UUD untuk memasukkan Pokok-Pokok Halu...
-Wacana penundaan pemilu atau perpanjang jabatan presiden, berdampak pada rencana amandemen UUD untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara .
PDIP dan PKS kini satu suara untuk menunda rencana amandemen terbatas UUD 1945. Semula, amandemen diusulkan untuk memasukkan pokok-pokok haluan negara . “Adanya pihak-pihak yang kabarnya akan menunggangi usulan amandemen terbatas itu untuk meloloskan agenda politik mereka yaitu menunda pemilu dan atau memperpanjang masa jabatan presiden, maka wajar bila sekarang pimpinan F-PDIP di MPR, yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, menyampaikan sikap F-PDIP agar rencana amandemen sekalipun terbatas itu ditunda, hingga selesainya periode MPR 2019-2024,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Hidayat meminta elite politik berhenti menganggas wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi, serta menghormati keputusan pemerintah bersama penyelenggara pemilu yang sudah menyepakati tanggal pemilu pada 14 Februari 2024. Anggota Komisi I DPR tersebut menilai amandemen UUD 1945 berisiko besar karena bisa mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia, terlebih saat ini bermunculan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nasdem: Usulan Penundaan Amandemen UUD Sudah Tepat, Agar Tak Meluas ke Jabatan 3 PeriodeNasDem memandang amandemen terbatas perlu menjadi kebutuhan publik, bukan hanya gagasan elite saja.
Read more »
PDIP Tak Beri Restu Amandemen UUD 1945, Penumpang Gelap Diungkap - Pikiran-Rakyat.comPenumpang gelap dalam amandemen UUD 1945 diungkap dengan Presiden Joko Widodo yang disentil mengenai konstitusi.
Read more »
Usul Amandemen UUD Ditunda, HNW: Dinamika Politik Kini Tak KondusifWakil Ketua MPR RI M Hidayat Nur Wahid sepakat untuk menunda pelaksanaan amandemen terbatas pokok-pokok haluan negara (PPHN) hingga 2024.
Read more »
MPR Tak Pernah Agendakan Amandemen UUD Perpanjang Masa Jabatan PresidenWakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Ahmad Basarah menegaskan MPR hingga saat ini tidak pernah mengagendakan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945
Read more »
Megawati Heran Ibu-Ibu Banyak Menggoreng, Netizen Ramai-Ramai Komentar JulidPernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tentang minyak goreng membuat heboh netizen sejagat maya. Mega merasa heran mengapa ibu-ibu berebut minyak goreng.
Read more »
Bank dan Asuransi Ramai-ramai Meninggalkan Rusia | Ekonomi - Bisnis.comSetelah Rusia mengambil tindakan perang dengan Ukraina, sejumlah perusahaan memiliih meninggalkan negara tersebut, termasuk di antaranya yang bergerak di sektor perbankan dan asuransi.
Read more »