Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan menunda Pemilu 2024 merupakan putusan yang aneh sekaligus mengejutkan.
“Tentu putusan ini mengejutkan karena sebenarnya banyak aturan yang dilanggar, salah satunya yang paling penting dilanggar oleh PN Jakpus itu adalah pasal 10 dan pasal 11 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019,” kata Feri Amsari dalam diskusi “Jalan terjal Pemilu 2024” di Jakarta, dikutip dari Antara Sabtu .
Atau putusan yang menyatakan tidak terpenuhi syarat-syarat, karena tidak sesuai dengan yurisdiksi dan kompetensi peradilan atau gugatan. “Makanya aneh, tiba-tiba khusus untuk PMH ini diajukan di PN Jakarta Pusat, kemudian dijalankan bahkan diputuskan perkaranya. Jadi, ini sudah dilanggar,” ucapnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
SBY Respons PN Jakpus Tunda Pemilu 2024: Aneh, Jangan Ada yang Bermain Api Terbakar NantiTanggapi tunda pemilu putusan PN Jakpus, SBY sebut jangan ada yang bermain api soal pemilu 2024
Read more »
Pastikan Bakal Banding Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu 2024, KPU: Sedang Kami Siapkan BahannyaKPU mengaku tengah menyiapkan upaya banding untuk putusan PN Jakpus soal tunda Pemilu 2024.
Read more »
Putusan PN Jakpus Minta KPU Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Gak Masuk AkalJuru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut putusan PN Jakpus yang menghukum KPU RI untuk menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal
Read more »
Jubir PN Jakpus Bantah Putusan Tunda Pemilu, Cuma Tahapan Pemilihan Diulang dari Awal |Republika OnlineTahapan pemilu diulang dari awal selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari.
Read more »
PKB: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi, Wajib DiabaikanLuqman mendukung respons KPU yang menyatakan banding atas putusan PN Jakpus.
Read more »
DPR: Putusan PN Jakpus tunda Pemilu Lampaui KewenanganDPR: Putusan PN Jakpus tunda Pemilu Lampaui Kewenangan. Untuk itu, dia mengatakan bahwa putusan yang dikeluarkan PN Jakarta Pusat tersebut menjadi tidak mengikat.
Read more »