untuk PPN PMSE sendiri, pemerintah sudah menerapkannya pada 1 Juli 2020 yang lalu. Berbeda dengan PPh PMSE yang sampai saat ini belum diberlakukan.
Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan pajak penghasilan perdagangan melalui sistem elektronik hingga saat ini belum diberlakukan. Padahal payung hukumnya sudah ada, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Dalam Perpu tersebut penerapan pajak PMSE dibagi menjadi dua pungutan, yakni pajak pertambahan nilai dan Pajak Penghasilan . Untuk PPN PMSE telah diberlakukan pada 1 Juli 2020, namun untuk PPh PMSE belum diberlakukan.Kabar terbaru, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, mengungkapkan pemberlakuan PPh PMSE direncanakan mengikuti dua pilar perpajakan internasional.
Sampai dengan 30 April 2023 tercatat ada 148 pelaku usaha PMSE. Ada tambahan 4 pelaku usaha pemungut PPN PMSE jika dibandingkan dengan bulan lalu. 2 dari 3 halamanSri Mulyani Kantongi Pajak Digital Rp 11,7 Triliun dari 144 Perusahaan PemungutSampai dengan 31 Maret 2023, pemerintah telah menunjuk 144 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai . Untuk bulan Maret 2023 sendiri, pemerintah melakukan 3 penunjukan dan 1 pencabutan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Belum Diizinkan, Polisi Belum Jamin Konser Coldplay AmanAsisten Operasi Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi menegaskan, pengamanan konser Coldplay di Jakarta akan dilakukan polisi jika seluruh proses perizinan telah dipenuhi.
Read more »
Pajak Natura Dimulai Juni 2023, Fasilitas Kantor ke Karyawan Kena PPh!Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan aturan terkait pajak natura akan terbit per Juni 2023.
Read more »
Regulasi Pajak Natura Terbit Juni, Fasilitas Kantor ke Karyawan Bakal Kena PPhDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa aturan terkait pajak natura atau pajak kenikmatan untuk karyawan akan terbit pada Juni 2023.
Read more »
UEA: Dunia belum siap untuk 'mematikan' bahan bakar fosilUni Emirat Arab (UEA) mengatakan pada Selasa (9/5/2023) bahwa negara-negara akan setuju untuk menghentikan emisi bahan bakar - bukan produksi minyak, gas dan ...
Read more »
Anggaran Pilkada 2024 Tabanan Belum Tuntas, 60 Persen Dana Tersedot untuk Honor PenyelenggaraPemilu 2024 mendatang tidak hanya menyajikan pemilihan legislatif di tingkat daerah hingga pusat. Tetapi pula pesta demokrasi Pilpres hingga Pilkada.
Read more »
Interpol Desak Bantuan untuk Selesaikan 22 Pembunuhan Perempuan yang Belum TerpecahkanInterpol, Rabu (10/5) meluncurkan kampanye yang meminta anggota masyarakat untuk membantu mengidentifikasi mayat 22 perempuan yang diyakini telah dibunuh di Belgia, Jerman dan Belanda dalam beberapa dekade terakhir. T-shirt yang dicetak, gelang perak, dan tato mawar adalah beberapa gambar...
Read more »