Jajak pendapat Litbang Kompas, akhir Februari lalu, menunjukkan lebih banyak responden yang tidak puas dengan kinerja KPK. Kinerja Dewan Pengawas yang tak optimal menangani pelanggaran etik di internal KPK jadi sebab. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 menyapa para jurnalis sebelum membacakan sumpah jabatan dengan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat .
JAKARTA, KOMPAS – Kontroversi dan dugaan pelanggaran kode etik yang tidak ditangani secara optimal menjadi penyebab masih tingginya ketidakpuasan publik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbaikan kinerja perlu segera dilakukan untuk mengembalikan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK: Tindak Penyelewengan Air Tanah di Kawasan Industri MedanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penyelewengan penggunaan air tanah di kawasan industri Medan, Sumatra Utara, diselesaikan dengan cepat.
Read more »
DPRD: Bimtek KPK pada PNS DKI momentum percepat perbaikan JakartaAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana menyebut Bimbingan Teknis Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI yang ...
Read more »
'Kardus Durian' Dikorek Lagi, Adhie Massardi: KPK Memang Harus Pilih yang Besar-besar di Seputar IstanaGELORA.CO - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali mempelajari dugaan korupsi “kardus durian” yang diduga menyeret Ketua...
Read more »
KPK Kembali Pelajari Kasus Kardus Durian yang Menyeret Nama Cak IminKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal membuka kembali penyelidikan kasus kardus durian yang menyeret nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)...
Read more »
Ketua KPK Firli Bahuri Mendadak Kumpulkan Pejabat Penting Bali, Simak PesannyaBeritaTerpopuler Ketua KPK Firli Bahuri Mendadak Kumpulkan Pejabat Penting Bali, Simak Pesannya firlibahuri KetuaKPKFirliBahuri pejabatpenting Bali
Read more »
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Selama 30 Hari | merdeka.comAli mengatakan, perpanjangan masa penahanan Terbit terhitung mulai 21 Maret 2022 hingga 19 April 2022. Terbit masih akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Read more »