Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan pemantauan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng secara optimal di pasaran.
Jakarta, Beritasatu.com - Hal ini menyusul dicabutnya larangan ekspor crude palm oil dan produk turunannya termasuk minyak goreng.
“Kami meminta pemerintah mengawasi ketat harga minyak goreng di pasaran setelah ekspor CPO dan turunannya resmi dibuka kembali hari ini,” kata Puan, Senin . Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI ini mengatakan, pengawasan ketat dibutuhkan mengingat harga minyak goreng sejauh ini belum mengalami perubahan signifikan. Puan masih menemukan harga minyak goreng curah dan kemasan yang harganya jauh di atas HET.“Setiap saya kunjungan ke daerah, saya selalu menyempatkan untuk mengecek harga komoditas pangan di pasar. Dan sampai sekarang, baik pedagang maupun pembeli masih mengeluhkan harga minyak goreng yang masih mahal,” ucapnya.
Larangan ekspor CPO dan minyak goreng resmi dicabut kembali pemerintah pada 23 Mei 2022 dengan pertimbangan pasokan minyak goreng di pasaran sudah terus bertambah. Namun hingga hari ini, harga minyak goreng curah masih dijual antara Rp Rp 18.000 hingga Rp 19.000 per kilogram dan minyak goreng kemasan isi 2 liter masih dijual seperti hari-hari sebelumnya di kisaran Rp 45.000 hingga Rp 52.000.
Penerapan subsidi yang tidak merata dilaporkan menjadi salah satu penyebab tidak sesuainya harga minyak goreng dengan ketentuan HET.Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di siniTAG: Minyak Goreng Harga Minyak Goreng Puan Maharani DPR Korupsi Minyak Goreng
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Peternak di Karanganyar Minta Pemkab Awasi Ternak asal JatimKetua Asosiasi Lembu Lawu Karanganyar, Mulyadi, mengatakan pihaknya khawatir ternak asal Jawa Timur membawa virus penyebab penyakit mulut dan kuku (PMK).
Read more »
Epidemiolog FKUI minta pemerintah sudahi PPKMEpidemiolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Pandu Riono mendorong pemerintah mengakhiri kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan ...
Read more »
Ketua DPR minta pemerintah pastikan vaksinasi calhaj tak ada kendalaKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan seluruh calon jemaah haji Indonesia tak terkendala masalah vaksinasi saat berangkat ke tanah ...
Read more »
Anggota DPR Minta Pemerintah Berkoordinasi dengan WHO soal Cacar MonyetKasus cacar monyet kini ditemukan tersebar di negara-negara Eropa. Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo meminta pemerintah berkoordinasi dengan WHO.
Read more »
Puan Minta Vaksinasi dan Prokes Calon Jamaah Haji Tak Ada KendalaMaka dari itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk memastikan itu. Sehingga jamaah haji tidak ada kendala saat berangkat nantinya.
Read more »
Minta Vaksinasi Lengkap Calon Jemaah Haji Dikebut, Puan: Jangan Sampai Ada yang Gagal BerangkatKetua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah untuk segera mempercepat vaksinasi Covid-19 dosis dua untuk calon jemaah haji.
Read more »