Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani meminta pembicaraan terkait polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk segera diakhiri. Hal ini menanggapi masih banyaknya diskursus di ruang publik yang masih memperdebatkan penundaan Pemilu.
“Saya rasa polemik terkait apakah ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” kata Puan kepada awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa .
Pada kesempatan yang sama, Puan juga menekankan sebaiknya semua pihak saat ini ikut mengawal dan mendukung tahapan-tahapan Pemilu. Dijelaskan pula bahwa KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 yang menjadi penyelenggara pemilu 2024 telah mulai melakukan rapat-rapat terkait mekanisme pemilu. Politisi PDI-Perjuangan tersebut juga mengingatkan bahwa salah satu alasan untuk meredam polemik penundaan Pemilu adalah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menolak perpanjangan masa jabatan dan menegaskan bahwa Pemilu akan tetap diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Puan Maharani: Berhenti Bicara Penundaan Pemilu 2024Puan Maharani meminta semuanya berhenti berbicara soal penundaan Pemilu 2024. TempoNasional
Read more »
Berpotensi sebabkan Kemacetan Parah, Puan Maharani Minta Pemerintah Antisipasi Kompleksitas Masalah Mudik - Pikiran-Rakyat.comKemacetan dan kompleksitas persoalan saat mudik Lebaran jadi salah satu yang disorot oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Read more »
Puan Maharani Desak Pemerintah Jawab Tudingan AS soal PeduliLindungi Langgar HAMKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjawab tudingan Amerika Serikat atas tudingan aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM PuanMaharani
Read more »
Berhasil Golkan UU TPKS, Puan Maharani Diharapkan Tuntaskan Legislasi Berperspektif Gender - Pikiran-Rakyat.comBerhasil Golkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Puan Maharani Diharapkan Tuntaskan Legislasi Berperspektif Gender.
Read more »