Alasan PSI menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena banyak kader potensial yang terganjal syarat usia 40 tahun sebagaimana tercantum dalam UU Pemilu.
menguji persyaratan batas usia minimal capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi.karena banyak kader potensial yang terganjal syarat usia 40 tahun sebagaimana tercantum dalam UU Pemilu.
Syarat minimal umur 35 tahun untuk dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden tertuang dalam Pasal 6 huruf UU Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf UU Nomor 42 Tahun 2008 yang telah digantikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi tersebut diajukan PSI tanggal 9 Maret 2023 bersama kader-kader mudanya, yaitu Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhael Gorbachov Dom, dengan LBH PSI selaku kuasanya.
“Saat ini tidak ada batasan usia minimal untuk menjadi menteri. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat UUD 1945 ada potensi menteri yang usianya di bawah 40 tahun dapat melaksanakan tugas sementara sebagai presiden dan wapres,” kata Francine. Pasal 8 ayat UUD 1945 mengatur jika Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka tugasnya dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.Solopos.com
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PSI Gugat Batas Minimal Usia Capres dan CawapresPermohonan uji materiil di Mahkamah Kosntitusi tersebut diajukan PSI tanggal 9 Maret 2023 bersama kader-kader mudanya.
Read more »
Gelar Unjuk Rasa Tolak Proporsional Tertutup, PSI: Masyarakat Tak Mau Pilih Boneka PolitikPSI membawa boneka kucing dan karung dalam demonstrasi untuk menolak sistem proporsional tertutup di depan Mahkamah Konstitusi.
Read more »
PSI Koyak Kardus Hitam Depan MK Tolak Pemilu Coblos Partai, Ini ArtinyaPSI mengoyak kardus hitam dalam aksi penolakan sistem pemilu tertutup atau mencoblos gambar partai politik di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Read more »
Komnas HAM: Putusan Penundaan Pemilu Langgar Hak Konstitusi MasyarakatKomnas HAM menilai putusan penundaan pemilu melanggar hak konstitusi masyarakat hingga bisa menyebabkan ketidakstabilan politik.
Read more »
Putusan Peradilan Jangan Abaikan KonstitusiLembaga peradilan harus tetap mengacu pada konstitusi dalam membuat setiap putusan. Dalam konteks pemilu, konstitusi tegas mengatur bahwa pemilu harus digelar setiap lima tahun. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Komnas HAM Sebut Penundaan Pemilu Langgar Hak Konstitusi Warga NegaraKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda pemilu hingga 2025 berpotensi melanggar konstitusi....
Read more »