Program Prioritas Kesehatan Bobby Nasution, Mulai 1 Desember, Warga Medan Cukup Gunakan KTP untuk Berobat Sindonews BukanBeritaBiasa .
Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima kunjungan Kepala BPJS Kesehatan Kota Medan, Sari Quratul Aini di Balai Kota Medan, Senin .- Kabar gembira bagi warga Kota Medan. Terhitung 1 Desember mendatang, sudah dapat menggunakan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Medan, kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 96 persen.
Pertemuan ini dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemko Medan dan BPJS Kota Medan, tentang Penetapan Peserta Awal Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah Kota Medan dalam Universal Health Coverage Tahun 2022-2023. Usai capaian ini, sambung Bobby, tugas Pemko Medan selanjutnya melalui perangkat terkait adalah mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat secara massif. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu ragu untuk meminta pelayanan kesehatan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Kesehatan Untuk Reformasi Sektor KesehatanTransformasi kesehatan ini tidak bisa terlepas satu sama lain. Saling terkait, sehingga dapat mendorong arsitektur kesehatan Indonesia yang lebih komprehensif.
Read more »
PB IDI Surati Jokowi, Tolak RUU Kesehatan: Hak Kesehatan Rakyat Dikorbankan - Pikiran-Rakyat.comTak hanya menggelar aksi damai, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia juga menyampaikan surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.
Read more »
Tolak RUU Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan Gelar Aksi BersamaLima organisasi profesi terdiri dari IDI, PDGI, PPNI), IAI beserta organisasi kesehatan lainnya menggelar aksi damai bersama untuk menolak RUU Kesehatan
Read more »
Mobile JKN Mudahkan Wulan Akses Antrean Online Rumah SakitHadirkan kemudahan layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menghadirkan aplikasi Mobile JKN.
Read more »
IDI dan Sejumlah Organisasi Profesi Kesehatan Tolak RUU Omnibus LawEnam organisasi profesi kesehatan menolak dibahasnya RUU Kesehatan Omnibus Law karena mempertimbangkan beberapa hal.
Read more »