Profil Agus Jabo, Ketum Prima Penggugat di PN Jakpus Berujung Penundaan Pemilu

South Africa News News

Profil Agus Jabo, Ketum Prima Penggugat di PN Jakpus Berujung Penundaan Pemilu
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 soloposdotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 61 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 28%
  • Publisher: 51%

Perdebatan tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan dan mengulang tahapan Pemilu 2024 dari awal terus terjadi hingga Sabtu (4/3/2023).

Putusan itu dinilai sama halnya sebuah perintah untuk menunda pemilu. Putusan tersebut terkait dengan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur terhadap KPU secara perdata.Gugatan perdata itu teregister dengan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Prima merasa dirugikan karena KPU tak meloloskan partai tersebut dalam tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.

Selain itu menghukum KPU melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari. bunyi salah satu poin putusannya dilansir dari situs PN Jakpus.Banyak pihak, dari pengamat politik, ahli hukum tata negara, praktisi, hingga menteri, merespons putusan tersebut. Mereka menyuarakan hal sama yakni menilai putusan itu bertentangan dengan konstitusi.

Saat menempuh pendidikan di Universitas Sebelas Maret , Surakarta, Agus Jabo juga menjadi aktivis yang kerap mengkritik pemerintahan Orde Baru. Partai ini juga menjadi bagian dalam kelompok yang melengserkan Presiden Soeharto pada 1998. PRD sempat bersaing dalam pentas Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di Indonesia setelah Orde Baru berakhir.

Agus yang selanjutnya ditunjuk jadi Ketua Umum Prima mengatakan partainya lahir dari rakyat biasa yang lahir di tengah pusaran arus kehidupan bangsa yang keras. Ketidaklolosan Prima dalam verifikasi itulah yang membuat Agus Jabo cs melayangkan gugatan perdata terhadap KPU.Nama Agus Jabo tak bisa dipisahkan dari Partai Rakyat Demokratik yang ia dirikan pada 1996. Meski berperan dalam menggulingkan rezim Orde Baru, PRD punya label negatif yang tersemat.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

soloposdotcom /  🏆 33. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Profil Ketum Partai Prima Agus Jabo yang Gugatannya Dikabulkan PN Jakpus Lewat Putusan Penundaan PemiluProfil Ketum Partai Prima Agus Jabo yang Gugatannya Dikabulkan PN Jakpus Lewat Putusan Penundaan PemiluPengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata yang diajukan Partai Prima dengan memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024
Read more »

Profil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Menang Gugat KPU Tunda PemiluProfil Agus Jabo, Ketum Partai Prima yang Menang Gugat KPU Tunda PemiluAgus Jabo adalah Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dia jadi sorotan usai Pengadilan Negeri Jakpus mengabulkan gugatan mereka atas KPU untuk tunda pemilu 2024.
Read more »

Profil 3 Hakim PN Jakpus yang Hukum KPU untuk Tunda Pemilu 2024Profil 3 Hakim PN Jakpus yang Hukum KPU untuk Tunda Pemilu 2024Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan untuk menghukum KPU agar tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan 7 hari
Read more »

SBY Respons PN Jakpus Tunda Pemilu 2024: Aneh, Jangan Ada yang Bermain Api Terbakar NantiSBY Respons PN Jakpus Tunda Pemilu 2024: Aneh, Jangan Ada yang Bermain Api Terbakar NantiTanggapi tunda pemilu putusan PN Jakpus, SBY sebut jangan ada yang bermain api soal pemilu 2024
Read more »

PN Jakpus Persilakan KY Panggil Hakim yang Putus Gugatan Penundaan Pemilu 2024PN Jakpus Persilakan KY Panggil Hakim yang Putus Gugatan Penundaan Pemilu 2024Humas PN Jakpus Zulkifli Atjo meyakini dalam putusan itu tidak ada kalimat perintah hakim untuk melakukan penundaan Pemilu 2024.
Read more »

Pakar Hukum: PN Jakpus Tak Bisa Memerintah KPU untuk Menunda PemiluPakar Hukum: PN Jakpus Tak Bisa Memerintah KPU untuk Menunda PemiluPN Jakpus tak bisa memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
Read more »



Render Time: 2025-02-27 18:17:19