Puskopti DKI Jakarta menyampaikan permintaan tersebut kepada DPRD DKI, yang kemudian dilaporkan kepada Badan Pangan Nasional.
PUSAT Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia DKI Jakarta meminta agar tata kelola niaga kedelai dikembalikan kepada Bulog. Hal tersebut sudah terjadi sebelum era 1998.
Setelah 1998, tata kelola kedelai diberikan kepada pihak swasta. Kebijakan itu yang diduga menyebabkan pemerintah sulit mengendalikan harga kedelai. Permintaan ini diadukan Puskopti DKI kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, yang juga anggota Fraksi PDIP, Prasetyo Edi Marsudi, melalui audiensi di Gedung DPRD DKI. Prasetyo pun segera menghubungi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo. Arief yang baru saja dilantik, meminta agar ada surat permohonan resmi yang dilayangkan kepada Badan Pangan Nasional. "Ini ada penjelasan dari Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan. Soal kedelai, silakan membuat surat kepada Bulog.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa tata kelola harga kedelai impor sesungguhnya berada di tangan pemerintah pusat. Namun, pihaknya berupaya membantu masyarakat, khususnya pengusaha tahu tempe, yang saat ini mengalami kesulitan.Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyatakan pihaknya segera memanggil direksi BUMD DKI yang bergerak di bidang pangan. Tujuannya, mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Ada rencana untuk membicarakan ini dengan PT Food Station Tjipinang Jaya. Ini urusannya sudah menyentuh masyarakat. Makanan tempe tahu itu dasar sekali. Pak Jokowi saja, kalau makan harus ada tempe tahu," tutur Gembong.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anies Sebut PLTSa Bantargebang Solusi Atasi 7.800 Ton Sampah DKIAnies Baswedan menegaskan mesin pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) hasil inovasi Badan Riset Nasional (BRIN) bisa menjadi solusi dalam menangani 7.800 ton per hari sampah ibukota.
Read more »
Pemprov Ungkap Ada 3 Posisi Camat-19 Lurah di DKI yang KosongKepala BKD DKI Maria Qibtya mengatakan ada 3 posisi camat dan 19 lurah yang belum terisi. Kekosongan jabatan itu karena setiap bulan ada pejabat yang pensiun.
Read more »
Dinkes DKI Jakarta Buka Sentra Vaksinasi Booster RPTRA Taman Mandala | merdeka.comWidyiastuti sangat mengapresiasi kerja sama dan kontribusi yang telah ditunjukkan berbagai pihak di tengah kondisi pandemi COVID-19.
Read more »
Eki Pitung Benarkan Hercules Menjadi Staf Ahli di BUMD DKI |Republika OnlineEki Pitung pun telah diminta untuk menjad tenaga ahli di BUMD DKI.
Read more »
Pemprov DKI Kaji Putusan PTUN Soal Banjir Siapkan Upaya Banding'Nanti tunggu saja sambil sampai waktu pengajuan bandingnya habis. Sambil cek-cek dulu koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air,' kata Yayan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/2). Sumber:
Read more »
Termasuk DKI, 5 Provinsi Ini Sudah Lampaui Puncak Delta dan Kini MenurunMenkes mengungkap lima provinsi sudah melampaui puncak Delta dan kini telah menunjukkan tren penurunan.
Read more »