Mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengalaman suap masyarakat Indonesia paling tinggi melibatkan layanan di kepolisian yang sebesar 41 persen. Angka kasus suap ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia yang hanya sebesar 23 persen.
"Kenapa kemudian mereka ingin membayar suap? Alasan nomor satu sebagai tanda terima kasih . Kita kan dikenal ramah, untuk menyuap saja disebut sebagai tanda terima kasih. Lalu ada juga yang memang karena diminta oleh petugasnya alias membayar biaya yang tidak resmi atau karena ditawari agar prosesnya jauh lebih cepat ," kata Alvin yang dikutip Selasa, 11 April 2023.
Dewan Penasehat HIPPINDO, Tutum Rahanta, tak menampik ucapan TI Indonesia tentang maraknya praktik suap menyuap dalam mengakses pelayanan publik. Para pelaku usaha yang cenderung membutuhkan akses cepat terhadap proses-proses perizinan usaha, tak jarang mengikuti praktik serupa. Bahkan Tutum menyebut perilaku koruptif dalam mengakses pelayanan publik seakan sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan sebagian besar masyarakat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Makin Lengket, Apa Ini Sinyal Restu Jokowi ke Prabowo Jadi Penerus Selanjutnya?Kemesraan Jokowi - Prabowo ini jadi disebut sebagai bentuk endorsment Jokowi pada Prabowo.
Read more »
Ponari Jombang Masih Buka Praktik Pakai Batu PetirSebelum ramai pengobatan Ida Dayak, di Jombang ada dukun cilik Ponari yang tenar. Saat ini, Ponari masih membuka praktik menggunakan batu petir. via detik_jatim
Read more »
TII Ungkap Praktik Gratifikasi di Pelayanan Polri Masih TinggiBiasanya gratifikasi berupa pemberian barang atau uang sebagai ucapan terima kasih atas bantuan atau saat meminta pelayanan di Polri.
Read more »
Atribut Kampanye dan Praktik Politik Uang Menyebar, Bawaslu Desak KPU Buat AturanSelama ini, KPU belum mengatur soal pelaksanaan kampanye di luar jadwal. Sehingga, Bawaslu tak memiliki 'gigi' menindak.
Read more »