Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menjelaskan, tafsiran PPP terhadap Pasal 4 ayat 1 (b) UU IKN itu hanya sebagai upaya mereka mendorong Presiden Jokowi untuk memilih Suharso Monoarfa menjadi Kepala Otorita IKN. TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Fraksi PPP terhadap Undang-undang Ibu Kota Negara mengenai Kepala Otorita IKN boleh dijabat seorang menteri dianggap sebagai bentuk manuver politik semata.Direktur Eksekutif Indonesia Political Review , Ujang Komarudin menjelaskan, tafsiran PPP terhadap Pasal 4 ayat 1 UU IKN itu hanya sebagai upaya mereka mendorong Presiden Joko Widodo memilih Suharso Monoarfa menjadi Kepala Otorita IKN.
Nanti PDIP minta, begitu juga Gerindra, Golkar dan lain-lain. Itu akan perang di internal koalisi,' paparnya.Untuk itu, Ujang meyakini, kriteria yang akan dipilih Jokowi untuk menentukan Kepala Otorita IKN nantinya hanya akan didasari pada dua aspek. Pertama berkaitan dengan kedekatannya, dan kedua mengenai visi yang searah dengan pemerintahannya saat ini.'Jadi kecil kemungkinannya tunjuk menteri yang rangkap jadi kepala otorita IKN.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Presiden Jokowi akan tunjuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKNPresiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menunjuk kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah berkonsultasi dengan ...
Read more »
Bukan Ahok, Ini Sinyal PPP Soal Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara | Kabar24 - Bisnis.comPresiden Joko Widodo memiliki waktu 2 bulan untuk menetapkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Sejumlah nama seperti Komisaris Pertamina Basuki Tjahja hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digadang-gadangkan memimpin untuk pertama kali.
Read more »
UU IKN Diteken, Kepala Otorita Bakal Ditunjuk Jokowi Setelah Konsultasi ke DPRKepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipilih paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan. UU IKN telah diteken Presiden Jokowi dan diundangkan Menkumham pada 15 Februari 2022.
Read more »
Mengingat Lagi Sinyal Jokowi soal Kepala Otorita IKN, dari Ahok sampai Ridwan KamilJokowi sempat menyebut kriteria Kepala Otorita IKN yang ia inginkan, bahkan mengungkap sejumlah nama. Siapa mereka?
Read more »