PKS merespons kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan CPO mulai 28 April 2022.
Jakarta, Beritasatu.com – Politikus PKS Mulyanto merespons kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan CPO mulai 28 April 2022. Anggota Komisi VII DPR ini berharap kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng tidak sekadar meredakan kegaduhan akibat penetapan tersangka kasus mafia minyak goreng.
Mulyanto juga minta pemerintah segera merumuskan dan menetapkan kebijakan lanjutan terkait tata niaga minyak goreng ini. Menurutnya, hal ini penting agar pemerintah memiliki acuan dan dasar yang kuat untuk memprioritaskan minyak goreng dan bahan bakunya bagi kebutuhan pasar dalam negeri.“Jadi, tidak seperti kebijakan sekarang, di mana CPO dan minyak goreng hampir di atas 70 persen didedikasikan untuk pasar ekspor mengejar devisa.
Selain itu, dia mengatakan pemerintah perlu menetapkan kebijakan pembatasan ekspor CPO dan turunannya. Ekspor komoditas berbasis minyak sawit yang diperbolehkan hanyalah produk hasil hilirisasi yang bernilai tambah tinggi.“Sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah ini ke luar negeri.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Politisi PKS: Semoga Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Seperti Batu Bara, Dibatalkan Menko Luhut“Semoga kebijakan itu tidak bernasib sama seperti larangan ekspor batu bara yang hanya berumur sepekan. Dan ironisnya kebijakan larangan ekspor batu bara yang ditetapkan Presiden dibatalkan oleh Menko Maritim dan Investasi,” kata Mulyanto.
Read more »
PKS Janji Perjuangkan Penundaan Pembahasan DOB Papua |Republika OnlineMajelis Rakyat Papua meminta pemerintah dan DPR mendengar suara orang asli Papua.
Read more »
PKS Sikapi PJ Kepala Daerah dari TNI-Polri Harus Mundur dari JabatanPKS sebagai partai opoisisi mendorong dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah harus mengedepankan sikap transparan, demokratis dan akuntabel.
Read more »
PKS Tolak Duet Prabowo-Jokowi untuk Pilpres 2024PKS mengkritik dukungan Sekretariat Bersama (Sekber) agar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berduet dengan Presiden Jokowi di Pilpres 2024
Read more »
PKS Usulkan Pembuatan Aturan Khusus Pengangkatan Penjabat Kepala DaerahPKS Usulkan Pembuatan Aturan Khusus Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Menurut Mardani, aturan pengangkatan penjabat dibutuhkan sebagai penegasan bahwa pemerintah tidak akan mengangkat penjabat dari kalangan anggota TNI dan Polri aktif.
Read more »