Politikus PDIP Kapitra Ampera mengkritisi langkah Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK KPK. TWKKPK
- Politikus PDIP Kapitra Ampera menyatakan tindakan Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi , merupakan bentuk kejahatan negara.dalam rangka alih status pegawai lembaga itu menjadi ASN.
Namun, Kapitra berpendapat bahwa Komnas HAM tidak memiliki mandat untuk menyelidiki pegawai negara yang menyelenggarakan TWK tersebut.Dalam hal ini, Kapitra menyebut pegawai KPK yang digaji oleh negara merupakan aktor negara dan tidak memiliki hak sebagaimana rakyat pada umumnya. "UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 89 Ayat 3 huruf b, pegawai KPK yang digaji oleh negara tidak memiliki hak asasi manusia," kataAdapun bunyi Pasal 89 Ayat 3 huruf b UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:"Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terhadap...
Oleh karena itu, lanjut Kapitra, 11 temuan terkait TWK KPK yang disebut Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM, merupakan temuan yang melanggar konstitusi dan undang-undang.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM Segera Sampaikan Temuan Pelanggaran HAM TWK KPK ke PresidenKomnas HAM berharap dapat diterima Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain untuk menyerahkan laporan lengkap temuan pelanggaran HAM pada TWK KPK, Komnas HAM juga ingin menunjukkan bukti temuan itu kepada Presiden. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Read more »
Jokowi Didesak Pecat Pimpinan KPK karena Dinilai Terbukti Langgar HAM dalam TWK - Tribunnews.comPresiden Joko Widodo didesak memecat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikomandoi Firli Bahuri, akibat telah terbukti melakukan pelangg
Read more »
Natalius Pigai: Komnas HAM Harusnya Tak Bisa Tangani TWK KPKKomnas HAM menyatakan proses asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK terindikasi melanggar sejumlah hak asasi.
Read more »
Temuan Komnas HAM Perkuat Dasar Presiden untuk Ambil Alih TWK KPKTemuan 11 pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK pegawai KPK, menguatkan adanya penyimpangan dalam tes tersebut. Presiden Jokowi diminta mengambil alih sekaligus mengakhiri polemik kepegawaian KPK. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Polemik TWK KPK, Moeldoko Tak Ingin Semua Persoalan Lari ke PresidenMoeldoko minta tak semua persoalan lari ke Presiden. Jokowi sebetulnya pernah berkomentar soal TWK, tapi tak ditaati.
Read more »