Polemik Partai Prima, KPU dan Bawaslu Dinilai Punya Andil TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum periode 2017-2022 Abhan menyatakan kontroversi Partai Prima versus Komisi Pemilihan Umum tak serta-merta terletak pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan tahapan Pemilu 2024 ditunda. Menurut dia, ada andil KPU dan Bawaslu dalam kasus ini.Abhan menjelaskan, kasus ini bermula dari keberatan yang dirasakan Partai Prima dalam proses verifikasi administrasi sebagai parpol peserta Pemilu 2024.
Pasalnya, PN Jakpus tidak punya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengeta proses Pemilu.Dia mengatakan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sudah menjelaskan secara eksplisit bahwa mekanisme sengketa diselesaikan melalui Bawaslu atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu . Toh jika Partai Prima menyatakan gugatan ke PN Jakpus karena KPU melakukan perbuatan melawan hukum alias PMH, maka bolanya tetap di PTUN. Sebab, menurut dia, pihak yang dilaporkan berasal dari lembaga pemerintah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PPP Akan Safari Politik ke PBB dan PDIPPartai Persatuan Pembangunan (PPP) akan bersafari politik ke partai-partai politik (parpol) lain.
Read more »
Terima Salinan Putusan Penundaan Pemilu, KPU Segera Ajukan BandingKPU RI telah menerima salinan putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. Dengan begitu, KPU dapat segera mengajukan banding.
Read more »
Wujudkan SDM Bawaslu Profesional dan BerintegritasBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota se- Sumbar.
Read more »
Partai Prima Bicara Pesanan di Balik Putusan Penundaan Pemilu: Itu Kan PersepsiPartai Prima membantah adanya pesanan di balik gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Partai Prima...
Read more »
Presiden Jokowi Tanggapi Putusan PN Jakarta Pusat: Pemerintah Dukung KPU untuk Naik BandingTak hanya Presiden Jokowi, Bawaslu dan instansi lainnya juga ikut mendukung KPU untuk menaikkan banding.
Read more »
Pemerintah Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Persiapan Pemilu di Tahun 2023Dana Rp20 triliun itu dialokasikan untuk penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) serta aparat keamanan.
Read more »