Tersangka yang merupakan mantan Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan, sudah masuk dalam DPO. Masyarakat pun diminta segera melapor ke Polda Sulteng jika menemukan sosok tersebut.
POLDA Sulawesi Tengah telah menetapkan mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Ahmad Tamrin sebagai Daftar Pencarian Orang kasus tindak pidana korupsi.
Sebagaimana laporan ke Polda, Ahmad merupakan tersangka penggelapan dana APBD Bangkep pada 2019, yang merugikan keuangan negara hingga Rp29,3 miliar.Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Didik Supranoto menjelaskan bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulteng mengeluarkan surat DPO bernomor DPO/07/II/2022/Ditreskrimsus pada 3 Februari 2022.
“Surat itu menetapkan Ahmad Tamrin sebagai tersangka dan DPO, yang harus segera ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum,” ujar Didik, Minggu . Didik mengatakan surat tersebut mencantumkan keterangan Ahmad Tamrin yang lahir di Waepo pada 9 Desember 1975. Keterangan lainnya ialah jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, berikut alamat di Desa Buka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan.Sedangkan alamat lain dari tersangka terletak di Kelurahan Maliaro RT013/RW004 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.
“Dengan keluarnya surat DPO itu, bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan Ahmad Tamrin diminta untuk melapor kepada penyidik subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng dengan nomor 082144165456 atau 081393941972,” tutupnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Polda Metro Jaya Tunda Ajang Balap Motor JalananPolda Metro Jaya untuk sementara tidak melanjutkan ajang balap sepeda motor jalanan atau Street Race. Gara-garanya kasus Covid-19 di Jakarta yang terus naik. Metropolitan AdadiKompas erika92_id
Read more »
Tayang 10 Februari, Polda Papua Jelaskan Tujuan Film Si Tikam Polisi NokenPolda Papua berharap film ini dapat mengurangi konflik-konflik sosial serta konflik lainnya agar Papua lebih kondusif.
Read more »