Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebutkan pelantikan 5 penjabat gubernur oleh Mendagri Tito Karnavian rawan digugat.
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebutkan ada catatan besar dalam pelantikan 5 penjabat gubernur oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pasalnya, proses pengangkatan hingga pelantikan 5 penjabat gubernur tersebut mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga rawan digugat.
"Ada catatan besar, dilakukan tidak mengikuti putusan MK yang meminta ada aturan turunan untuk para penjabat kepala daerah akibat pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sehingga posisi lima kepala daerah yg dilantik hari ini rawan digugat oleh publik," ujar Mardani saat dihubungi, Kamis .Mardani menilai pelantikan 5 penjabat gubernur memang mendesak dilakukan karena masa jabatan kepala daerah definitif sudah berakhir.
"Tetapi ni murni kesalahan Pemerintah yang tidak segera menindaklanjuti putusan MK. Padahal semua tahu putusan MK itu final dan mengikat. Karena itu sekali lagi diingatkan pada Presiden selalu pimpinan eksekutif segera laksanakan putusan MK untuk membuat turunan aturan penjabat kepala daerah," imbuh Mardani.
Putusan MK yang dimaksud antara lain putusan MK dalam perkara 67/PUU-XIX/2021 dan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 terkait uji materi Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Dalam pertimbangan hukum putusan MK tersebut, diminta agar pemerintah membuat aturan turunan terkait mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mardani PKS Minta Layangan Putus Versi ASN Diusut: Bisa Ada di Tempat LainMardani PKS menilai laporan Briptu Suci terkait dugaan suaminya menipu dan zina wajib diusut. Mardani menyebut kejadian serupa bisa juga terjadi di tempat lain.
Read more »
Bertentangan dengan Pancasila, PKS: Jangan Beri Ruang Pelaku LGBTPartai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, tak ada ruang bagi pelaku (dan perilaku) LGBT di Indonesia. Hal ini dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini....
Read more »
Soal Kemungkinan Tergantinya Kursi Jabatan Ketua DPRD, PKS: Tidak Akan Kami Ubah!PKS Kota Depok tetap mempertahankan TM Yusufyah Putra sebagai Ketua DPRD Depok, apa pun hasil keputusan dan rekomendasi Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD. pks
Read more »
Gaduh Podcast Deddy Corbuzier, PKS: Setop Beri Ruang Pelaku LGBT!Deddy Corbuzier sudah meminta maaf karena bikin gaduh. Dia juga men-takedown video podcast pasangan gay.
Read more »
Ini yang Akan Dilakukan PKS, Jika Keputusan BKD Dilakukan Secara SembaranganKetua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono yakin apa yang dilakukan Ketua DPRD pada Rapat Paripurna lalu bukanlah sebuah pelanggaran berat. imambudihartono
Read more »
Bicara Antisipasi Perubahan Iklim, Airlangga Sebut No Action Talk OnlyMenteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membahas mengenai komitmen negara perihal perubahan iklim.
Read more »