Surat keputusan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
JawaPos.com – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu karena memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur tidak menghalangi pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca juga:Tepi Sebut PN Jakpus Langkahi Konstitusi Minta Pemilu Ditunda“Yang menyatakan Partai Prima dirugikan secara perdata, namun tidak demikian dengan partai lain,” ujarnya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR Sebut Putusan PN Jakpus Tak Halangi Pelaksanaan Pemiluputusan PNJ akarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu karena memenangkan gugatan perdata Prima tidak menghalangi pelaksanaan Pemilu
Read more »
Komisi II DPR: Putusan PN Jakpus tak halangi pelaksanaan Pemilu 2024'Oleh karena itu, putusan ini tidak menghalangi KPU melaksanakan tugasnya melanjutkan tahapan pemilu hingga diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024,' kata Mardani.
Read more »
KPU Banding Putusan PN Jakpus yang Minta Pemilu Ditunda ke 2025PN Jakarta Pusat menghukum KPU selaku tergugat untuk melaksanakan tahapan pemilu ulang selama kurang lebih dua tahun lebih atau ditunda ditunda ke 2025.
Read more »
Putusan PN Jakpus Minta KPU Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Gak Masuk AkalJuru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut putusan PN Jakpus yang menghukum KPU RI untuk menunda Pemilu 2024 tidak masuk akal
Read more »
Jubir PN Jakpus Bantah Putusan Tunda Pemilu, Cuma Tahapan Pemilihan Diulang dari Awal |Republika OnlineTahapan pemilu diulang dari awal selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari.
Read more »
Banding Putusan PN Jakpus, KPU: UU Tidak Mengenal Penundaan PemiluKPU menegaskan sikapnya akan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima. Pengadilan memerintahkan agar pemilu 2024 ditunda
Read more »